Agama, Media, dan Pilkada (1)

oleh

Oleh : Irfan L. Sarhindi

*Novelis, essais, dan pemerhati isu-isu diskursus Islam. Baru saja menyelesaikan studi S-2 di University College London

Bahkan organisasi sekelas ISIS, terlepas dari kecenderungan anehnya menerjemahkan ‘Islam’ sebagai ‘kekerasan’, mengakui bahwa propaganda melalui media bisa jadi lebih ampuh ketimbang serangan bom bunuh diri. That says, media memiliki kekuatan instrumental dalam membangun dan menggiring opini. Hanya, mesti diingat bahwa opini tidak selalu berdasarkan pada kebenaran, terlepas dari apapun definisi kebenaran yang kita yakini. Pun opini tidak selalu sejalan dengan moralitas dan common good. Menurut Merliana Lim, media dapat mendorong terjadinya pergerakan massal, jika dan hanya jika, opini yang dibangun dalam, dan melalui, media, berkonjungsi dengan dua meta-narative masyarakat: religiusitas dan nasionalisme. Dalam konteks ke-Indonesiaan, dua hal tersebut adalah komponen dasar identitas.

Sehingga, tak heran jika pilkada, sebagai bagian dari perayaan demokrasi, selalu nyerempet pada isu-isu agama. Thus, kendati Indonesia adalah negara hukum dengan Pancasila sebagai dasar negara, tak bisa dipungkiri bahwa Islam menjadi mayoritas dan kepentingan-kepentingan masyarakat Muslim senantiasa diakomodasi. Sebagian Muslim terbiasa melihat itu sebagai sesuatu yang normal, yang sejalan dengan syariat, sehingga kadangkala abai pada hak-hak kaum minoritas dan non-Islam. Alhasil, ide kepala daerah beragama non-Islam terasa janggal dan melanggar aturan Islam, apalagi jika si calon ditengarai sebagai tempramental. Tetapi di sini, saya tidak akan membahas tentang apakah Islam membolehkan atau tidak memilih calon kepala daerah dari agama lain. Yang akan saya singgung adalah bagaimana, dengan dalih agama, optimasi media sebagai wadah kampanye untuk pilkada, sering diwarnai penyebaran berita-berita palsu.

Di sini, cukuplah saya mention satu saja: isu tentang diretasnya website KPU yang merugikan paslon tertentu. Menyertai penggiringan isu ini adalah pembangkitan kembali sentimen anti-PKI, pendorongan implementasi Islam dalam pemahamannya yang literal, badmouthing orang yang tak sepaham pemikirannya, menjelek-jelekkan ulama yang tak searus. Singkatnya: menciderai kebhinekaan sudut pandang (ikhtilaf) dengan memaksakan pendapat sendiri sebagai yang paling benar. Dengan tak ragu membangun opini berlandaskan berita palsu, mencampuradukkan yang benar dan yang abal-abal, mereka mengklaim tengah membela agama. Tentu, klaim ini amat problematic.Pasalnya, Islam dan tradisi kesejarahan Islam amat tak toleran dengan berita palsu. Kalau Anda belajar ilmu hadits, Anda akan ngeh betapa kebiasaan seseorang berbohong bisa membuat orang tersebut diragukan kredibilitasnya sebagai perawi.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana bisa Indonesia, yang mayoritasnya beragama Islam, bisa terlibat dan termakan hoax? Bagi saya, dua poin patut dipertimbangkan dengan matang. Pertama, orang Indonesia termasuk user internet paling tinggi. Rata-rata tiap orang memiliki lebih dari dua akun sosial media. Keaktifan di dunia maya ini juga memunculkan tren untuk belajar agama melalui internet sehingga memunculkan istilah ‘ustad Google’. Kedua, studi dari Central Connecticut State University menyebutkan bahwa dari 61 negara yang diriset, Indonesia menempati posisi ke-60 sebagai negara terendah minat bacanya. Akibat dari rendahnya minat baca adalah rendahnya minat kroscek dan critical thinking, sehingga manipulasi lebih mudah dilakukan. Sebagai negara yang agamis, kesadaran pada religiusitas memang perlu dipersenjatai dengan kecintaan pada membaca, sehingga kita tidak selalu bertengkar dan ribut oleh hal-hal yang sama saban kali mau pilkada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco