Dishub Jabar Janji Tertibkan Taksi Online, Aliansi Moda Transportasi Umum Ancam Gelar Unjuk Rasa Lebih Besar

Link Banner

BANDUNG │ Harian Waktu – Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengungkapkan cukup memahami aspirasi yang disampaikan para sopir angkutan kota (angkot) se-Bandung Raya yang menggelar aksi demontrasi dan mogok massal, kemarin.

Aher mengatakan tuntutan yang disampaikan sopir yang berunjuk rasa di depan kantor tempat dirinya bekerja adalah hal wajar. “Saya kira itu wajar ya karena semua orang berhak untuk berusaha dan wajib untuk menaati peraturan. Termasuk angkutan umum konvensional dan online,” jelas Aher.

Menurut Aher, semua angkutan umum yang beroperasi harus menaati peraturan yakni harus terdaftar secara resmi di instansi terkait.”Hal ini adalah peraturan yang harus ditaati semua pengusaha angkutan umum. Sehingga keadilan ditegakkan dan diberlakukan kepada semua angkutan umum baik konvensional maupun online,” kata dia.

Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi pengemudi dan pengusaha angkutan umum kepada Kementerian Perhubungan. “Tentunya nanti kita akan sampaikan aspirasi ini kepada Kemenhub. Supaya berkeadilan, maka akan saya sampaikan,” tegasnya.

Aher sendiri menugaskan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jabar Dedi Taufik untuk menemui perwakilkan sopir angkot dan taksi konvensional yang berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin. “Saya tugaskan Pak Kadishub, kenapa kadishub supaya tahu rinciannya. Kalau saya yang menerima nanti saya enggak ngerti rinci urusannya,” terang Aher.

Sementara itu Kadishub Jabar Dedi Taufik menyatakan, saat ini pihaknya dan pihak terkait lain tengah menyusun langkah untuk menindak pergerakan taksi berbasis aplikasi atau online.

“Jadi kami berharap para pelaku taksi online tidak melakukan pergerakan selama belum memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 terkait Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, pihaknya sudah berkirim surat kepada Kementerian Perhubungan mengenai poin-poin dalam Permenhub No 32/2016 agar mengedepankan kesetaraan dan keadilan sebelum menerima perwakilan massa.

Akan tetapi, ia menegaskan usulan tersebut bukan berarti Dinas Perhubungan Jabar mendorong untuk pencabutan Permenhub tersebut karena terkait itu ada hierarki tertentu. “Jadi sudah kami usulkan poin intinya kesetaraan dan keadilan karena dengan kehadiran taksi online tersebut pendapat masyarakat berkurang,” katanya.

Dirinya mengakui bahwa saat ini keberadaan taksi online bisa jadi menambah layanan angkutan bagi masyarakat. Saat ini, lanjut Dedi, jumlah taksi di Metro Bandung ini sebanyak 2.000 unit, belum lagi ditambah dengan angkutan kota yang berjumlah 5.241 unit.

“Sedangkan jumlah demand atau permintaan dan warga sendiri tidak berubah. Kita harus jaga keseimbangan. Perekonomian Jabar bagus, inflasi terjaga. Demand sedikit tapi layanan banyak kan enggak bener,” ujarnya.

Terkait jumlah taksi online, Dedi belum bisa memastikannya namun dikatakan banyak karena kehadiran taksi online menjanjikan mempermudah pergerakan.

Sementara itu Aliansi Moda Transportasi Umum Jabar mengancam akan melakukan demo lanjutan pada 14 Maret 2017 mendatang. Hal itu akan dilakukan jika tuntutan mereka dalam aksi demonstrasi yang dilakukan, kemarin, tak ditindaklanjuti.

“Kami berharap hari ini ada respons dari pemerintah. Jika tidak, kami akan melakukan demo lanjutan pada 14 Maret 2017 mendatang,” ujar Herman, koordinator aksi.

Dia menjelaskan, aksi kali ini hanya diikuti oleh 10% pengemudi angkutan umum di Kota Bandung. Itupun menurut dia sudah mencapai 10.000 orang. “Di aksi ini memang kami batasi pesertanya. Ini belum semuanya, karena kami berharap hari ini ada respons dari pemerintah. Namun, kalau memang tidak ada respons untuk aspirasi kami kali ini, kami akan demo lanjutan dengan kerahkan lebih banyak massa,” ungkapnya.

Menurutnya, jika pemerintah daerah tidak segerap menanggapi aspirasi para pengemudi angkutan umum, dikhawatirkan pada demo lanjutan nanti massa akan lebih melakukan sikap tegas.

Adapun tuntutan yang mereka layangkan adalah meminta pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan No 32/2016. Peraturan tersebut dinilai diskriminatif terhadap angkutan umum plat kuning, dan menimbulkan konflik horizontal antara sopir angkutan umum dengan angkutan umum berbasis online di lapangan.Fazar/Zacky

Category: Waktu DesaTags:
example banner
No Response

Leave a reply "Dishub Jabar Janji Tertibkan Taksi Online, Aliansi Moda Transportasi Umum Ancam Gelar Unjuk Rasa Lebih Besar"

[+] kaskus emoticons