KPK Diminta Audit Anggaran Citarum

oleh

SOREANG │ Harian Waktu – Elemen Lingkungan (Elingan) Citarum mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan audit investigasi penggunaan anggaran untuk penanganan Sungai Citarum.

Sebab meskipun anggaran besar telah digelontorkan, namun faktanya banjir tetap terjadi dan cenderung terus meluas hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan justru semakin parah.

Direktur Elingan Citarum Deni Riswandani mengatakan, anggaran untuk penanganan Citarum mencapai puluhan triliun rupiah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri, APBN dan  APBD. Nilainya, bisa lebih dari Rp 30 triliun, namun fakta di lapangan meskipun anggaran triliunan itu terus digelontorkan, justru kondisi di lapangan semakin parah.

“KPK harus turun ke Citarum, lihat kenyataannya dan segera lakukan audit investigasi penggunaan puluhan triliun uang disana. Karena selama ini uang terus digelontorkan, tapi keadaan malah semakin parah, banjir semakin meluas kondisi lingkungan juga semakin buruk,” kata Deni, kemarin.

Dikatakan Deni, anggaran dari pinjaman luar negeri, pusat dan daerah tersebut, selama ini digelontorkan untuk menangani Citarum dari hulu hingga hilir dengan sejumlah program. Namun sayangnya, karena penggunaan anggaran selalu bermotif proyek sehingga tak berdampak terhadap perbaikan kondisi Citarum dan anak-anak sungainya.

“Ada salah satu paket program pinjaman luar negeri yang diluncurkan pada 2008 hingga 2023 dengan nilai pinjaman kurang lebih Rp 25 triliun. Kemudian ada juga anggaran yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum itu juga nilainya triliunan. Lalu ada juga anggaran dari Kementerian dan Pemprov serta kabupaten/kota yang dilintasi Citarum. Tapi hasilnya tidak kelihatan, sehingga kami minta KPK untuk segera turun melakukan audit investigasi anggaran Citarum,” ujarnya.

Selain KPK harus melakukan audit investigasi, kata Deni, untuk penanganan Citarum ini diperlukan revolusi pengelolaan manajemen. Karena jika tidak dilakukan revolusi, maka jangan berharap terjadi perubahan kearah yang lebih baik di Citarum ini. “Kalau tidak ada revolusi manajemen Citarum, saya pikir tidak akan berubah. Uang triliunan terus digelontorkan tapi tanpa hasil yang jelas,” tegasnya.

Sementara itu berdasarkan pantauan lapangan, banjir masih menggenangi permukiman warga di Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang. Banjir juga masih membayangi warga di Kecamatan Majalaya, Rancaekek, Banjaran dan Ibun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, jumlah jiwa yang terdampak banjir per kecamatan dari 27 Februari hingga 8 Maret, mencapai 79.563 jiwa. Dimana, Kecamatan Baleendah sebanyak 42.636, Kecamatan Dayeuhkolot 13.446, Bojongsoang 11.396, Kecamatan Pameungpeuk 5.400, Kecamatan Banjaran 1.776, Pangalengan 333 dan Kecamatan Majalaya 4.576.

Sementara itu, jumlah desa yang terkena dampak banjir per Kecamatan yaitu Kecamatan Baleendah, Desa Andir dan Baleendah. Kecamatan Dayeuhkolot Desa Dayeuhkolot, Citereup dan Pasawahan. Kecamatan Bojongsoang Desa Bojongsoang, Bojongsari dan Tegalluar. Kecamatan Pameungpeuk Desa Rancatungku, Desa Bojongmanggu dan Sukasari. Kecamatan Banjaran Desa Kamasan, Sindang Panon dan Neglasari.

Kecamatan Banjaran, Desa Banjarsari, Kecamatan Majalaya di Desa Majalaya, Desa Majasetra, Majakerta dan Sukamaju. Selain itu jumlah kepala keluarga terkena dampak banjir per kecamatan yaitu di Kecamatan Baleendah sebanyak 7.304 KK, Kecamatan Dayeuhkolot 4.527 KK, Bojongsoang 2.834, Pameungpeuk 1.668, Banjaran 499 KK, Pangalengan 81 KK dan Majalaya 1.181 KK. Rustandi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco