Koperasi Cianjur Mati Suri

oleh

 CIANJUR │Harian Waktu  – Bidang Koperasi Kabupaten Cianjur, mencatat, dari sebanyak 1.427 lembaga koperasi yang ada, hanya sekitar 470 lembaga koperasi yang aktif. Sedangkan sisanya termasuk lembaga koperasi pasif (hidup tidak, mati pun tidak).

Hal tersebut, di antaranya disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola koperasi dan persaingan antara lembaga non perbankan dengan lembaga perbankan.

Kabid Koperasi, Judi A Nugroho menjelaskan, lembaga perbankan memang menjadi salah satu lembaga pembiayaan yang cukup bersaing dengan lembaga non perbankan. Namun, sambungnya, itu tak menjadi hal yang menakutkkan bagi lembaga koperasi. Pasalnya, lembaga koperasi berdiri atas inisiatif para anggota yang membentuknya.

“Koperasi kan berdiri atas inisiatif para anggota di dalamnya untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun ketentuannya itu atas persetujuan para anggota di dalamnya. Lembaga koperasi itu meliputi bidang perikanan, peternakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pertanian dan lainnya,” jelasnya.

Lanjutnya, meskipun lembaga perbankan dan lembaga non perbankan memiliki fasilitas yang sama dalam pembiayaan. Tetapi memiliki perbedaan, yakni untuk koperasi ada dua jenis, koperasi sektor rill dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang memiliki batas dan ketentuan. Sedangkan, perbankan tak memiliki batas dan ketentuan serta untuk pinjaman di perbankan bisa mengajukan yang lebih besar.

“Iya, untuk koperasi sektor rill, yaitu koperasi yang di dalamnya ada usaha selain simpan pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) hanya memfasilitasi simpan pinjam saja. Jadi koperasi sesuai dengan aturan memberikan pembiayaan kepada anggota, calon anggota, dan memiliki Sisa Hasil Usaha (SHU). Kalau di perbankan kan tidak ada,” bebernya.

Menurutnya, koperasi konvensional ada 117 lembaga dan 26 lembaga koperasi syariah. Itu merupakan koperasi yang masih aktif dari sebanyak 1.427 lembaga koperasi yang ada di Kabupaten Cianjur. Pengadaan lembaga koperasi, ungkapnya, tidaklah wajib. Tetapi, jika mau membentuk karena diperlukan itu boleh-boleh saja mendirikan asalkan sudah berbadan hukum.

“Harusnya kan dari 32 kecamatan dengan 354 desa dan 6 kelurahan, sekurang-kurangnya harus memiliki tiga orang pendamping dalam hal advokasi, sosialisasi, dan mengaktifkan koperasi,” tandasnya. Putra Lugina Sukma

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco