JICA Tagih Janji Pemprov

oleh

BANDUNG │ Harian Waktu – Pemprov Jabar ditagih janjinya untuk segera melakukan langkah realiasi terkait rencana pembangunan Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR). Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Sekda Jabar Iwa Karniwa dengan perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Ono Tomohiro.

“Kami datang untuk menindaklanjuti perkembangan proses pembebasan lahan untuk proyek Bandung Intra Urban Tol Road. Kami harus mengingatkan soal ini karena terkait keberlangsungan proyek tol tersebut,” kata Ono yang menjabat Deputi Direktur Divisi Asia Tenggara 1 Departemen Asia Pasific JICA.

Posisi JICA, menurut dia, terkait pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung masih menunggu karena pemerintah Indonesia harus membahas hal tersebut secara internal. “Dari kami hanya menindaklanjuti saja, tidak memberikan deadline, kami akan lihat bagaimana pemerintah Indonesia menindaklanjuti ini,” jelasnya.

Lambannya progress rencana pembangunan BIUTR membuat JICA sebagai pihak yang akan membiayai pembangunannya menagih keseriusan pemerintah. Hal itu terutama dalam menuntaskan persoalan lahan yang dibebankan pada pemerintah. “Kami harus mengingatkan soal ini karena terkait keberlangsungan proyek tol tersebut,” tegasnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, Ono menilai perkembangannya tergantung pada Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung yang masih harus membahas hal ini secara internal. Terutama pembahasan di sisi pemerintah Indonesia. “Jadi sejauh ini kami dalam posisi menunggu,” ujarnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Iwa tidak memungkiri kedatangan JICA dikarenakan mereka cukup jengah dengan proses pembebasan lahan untuk BIUTR tersebut. Pasalnya proyek tersebut tertunda cukup lama dan masalahnya ada dipihaknya. Sementara saat ini pemprov Jabar sedang dalam proses penyusunan MoU khususnya untuk pembebasan lahan.

Menurut Iwa, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menyusun nota kesepahaman terkait pembiayaan dan pembagian kerja pembebasan lahan bersama pemerintah pusat dan Pemkot Bandung.

“Kami targetkan MoU bisa tuntas akhir Maret ini. Kami memastikan urusan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebetulnya sudah dikoordinir oleh Kemenko Maritim di mana ada 16 instansi yang lahannya terkena proyek bersepakat memberikan dukungan,” urainya.

“Saat ini tinggal bagaimana mekanisme sepakatnya, sehingga betul bisa dipakai. Selain itu ada solusi apabila lahan yang ada gedungnya itu harus bagaimana, ini menjadi PR kita,” tambahnya.

Ia menjelaskan MoU nanti dinilai akan memberikan kejelasan soal porsi tugas termasuk pembiayaan masing-masing pihak dan dengan nota kesepahaman maka pengalokasian anggaran dari APBN, APBD Jabar dan APBD Kota Bandung ada dasarnya. “Jadi setelah itu selesai tinggal koordinasi dengan instansi vertikal soal 16 lokasi lahan dari mulai Pasteur hingga Cileunyi,” terangnya.

Lebih lanjut ia menuturkan JICA sebenarnya memberikan sinyal untuk memulai proyek ini mulai dari Tol Pasteur hingga Kawasan Surapati dengan membangun jembatan layang terlebih dahulu. “Dan termasuk membiayai jalur tol dari KM 149 Tol Cileunyi menuju kawasan Ujungberung. Apabila ini berjalan lancar maka kelanjutan 20 kilometer sisanya bisa dilanjutkan,” pungkasnya.Zacky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco