Seleksi Calon Kasek SMP, Penyeleksian Harus Diawasi!

oleh

CIANJUR | Harian Waktu – Hari ini, ratusan calon Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengikuti tes tertulis, salah satu tahapan seleksi calon Kasek SMP, di Gedung Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) kabupaten Cianjur.

Namun, polemik panitia seleksi kasek SMP yang dilaksanakan tanpa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, masih mendapat tanggapan yang beragam.

Salahsatunya dari Ketua Forum Dosen Muda Kabupaten Cianjur, Mubarok, bahwa asas porsionalitas dan profesionalitas panitia seleksi calon Kepala Sekolah SMP harus dari dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan. Ketua Pansel, kata dia, harus mengikuti peraturan Permendiknas 28 tahun 2004 yang berlaku, dan harus yang kimpetensinya dari praktisi pendidikan. “Ketika segala urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, tinggal tunggu kehancurannya,” Ucapnya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur, Erwin Rustiana menegaskan, ada kekeliruan kewenangan bila seorang Kepala Dinas Pendidikan tidak dilibatkan. ”Masa sekelas Kasi dan Kabid saja yang dilibatkan sedangkan Kadis disingkirkan,” katanya.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan jika masyarakat mencurigai ada kejanggalan dalan seleksi calon Kepsek SMP saat ini. Wajar bila dalam prosesnya banyak dibicarakan adanya jual beli jabatan. ”Saya tidak akan menyebut nama. Cuma ada keterangan untuk menjadi Kepsek SD saja katanya, harus ada uang pelicin puluhan juta rupiah. Ini apalagi untuk jabatan seorang Kepsek SMP,” ujarnya.

Namun, kata dia, yang paling penting adalah keterlibatan kelompok pengawas di kecamatan masing – masing. Karena yang tahu kinerja seorang calon kasek adalah pengawas dimana yang bersangkutan bekerja.

“Besok (hari ini) mulai seleksi, harus tetap di awasi, khawatir yang tidak di inginkan terkadi, seperti transaksional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panpel seleksi calon kasek SMP, Aban Sobandi membantah jika seleksi tersebut tanpa sepengetahuan dinas terkait, dalam hal ini Disdikbud. Karena, kata dia, sebelum dilaksanakan pelaksanaan seleksi, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan pihak Disdikbud.

“Sejak awal kami sudah mengirim surat ke Disdik untuk membicarakan masalah seleksi. Bahkan ada yang hadir juga dari kasubad dan Kabid di Disdikbud Kabupaten Cianjur,” katanya.

Selain itu, kata Aban, pihaknya juga membantah jika dalam penyeleksian calon kasek SMP ini sebagai transaksional  dan sarat kepentingan. Bahkan, kata dia, panpel melakukan seleksi tersebut dilakukan secara netral dan professional. “Kami tidak ada kepentingan apalagi sarat tarnsaksional. Seleksi ini kita lakukan dengan netral,” ujar Aban.

Dia menegaskan, jika ada calon seleksi yang ditawari oleh seorang calo, agar bisa melaporkannya. “Pokoknya jangan terpengaruh oleh calo, kalaupun ada, tolong laporkan ke kami,” ujarnya.

Sebelumnya, seleksi calon kasek SMP, di lingkungan Pemerintah Kabupatena Cianjur yang berjumlah 151 kepala sekolah diduga melabrak aturan perundang-undangan. Yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas),  no 28  tahun 2010 dan undang-undang RI nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Permendiknas no 28 tahun 200 Pasal 4 ayat 2 disebutkan, calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah atau pengawas yang bersangkutan kepada dinas propinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya, undang-undang RI nomor 32 tahun 2005 tentang pemerintahan daerah, pengadaan kepala sekolah merupakan tanggung  jawab dinas pendidikan kabupaten/kota. Oleh karena itu, pengadaan kepala dengan segala prosesnya dikoordinasikan oleh kepala kantor dinas pendidikan kabupaten/kota.

Namun, yang terjadi di Kabupaten Cianjur, seleksi calon kepala sekolah menengah pertama dilaksanakan pejabat di luar dinas pendidikan dan prosesnya kini sedang berlangsung. Ruslan Ependi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco