Ombudsman Pantau UNBK-USBN

oleh

BANDUNG | Harian Waktu – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jabar akan melakukan pengawasan persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) di Jabar.

“Seperti tahun sebelumnya turun kembali melakukan pengawasan dan pemantauan di kota/kabupaten Jabar. Ada sistem yang berbeda tidak hanya ujian nasional tapi ada USBN,” jelas Koordinator Pemantauan dan Pelaksanaan UN-USBN Ombudsman Jabar, Noer Adhe Purnama di Bandung.

Adhe mengatakan, Ombudsman RI Perwakilan Jabar akan meninjau langsung kesiapan sejumlah sekolah yang akan melaksanakan UNBK 2017 ini, di tingkat sekolah menengah Kejuruan negeri (SMKN),  sekolah menengah atas negeri (SMAN) dan sekolah menengah atas swasta di kabupaten/kota di Jabar.

“Kami akan mengecek kesiapan, pertama dari pengadaan sarana-prasarana, sampai antisipasinya bagaimana serta memantau jika ada kendala-kendala lainnya,” ucapnya.

Menurutnya, pemantauan ke sejumlah sekolah yang melaksanakan UNBK tersebut untuk mengecek kesiapan masing-masing sekolah mengingat ada beberapa sekolah di Jabar baru melaksanakan UNBK tahun ini. “Kemudian pelajar yang baru akan melakukan UNBK apakah sekolah sudah melakukan sosialisasi kepada pelajarnya atau belum, itu kami pantau. Selain itu kami mengecek kesiapan tim Proktor di sekolah,” jelasnya.

Ia berharap, semua sekolah yang baru akan melaksanakan UNBK terus melakukan sosialisasi, agar pelajar tidak merasa canggung dalam pengisian data ke komputer.  Selain itu, ia mengimbau kepada seluruh sekolah agar tidak menggunakan alasan pelaksanaan UNBK untuk melakukan pungutan kepada pelajar, seperti sumbangan untuk membeli komputer.

“Selalu kita tekankan kepada pihak sekolah target untuk mengikuti UNBK, jangan sampai target ini menjadi satu hal yang memberatkan sekolah seperti pengadaan sarana-prasarana, contoh ketika kurang komputer meminta sumbangan kepada orang tua melakukan pengadaan komputer, itu akan kami tindak,” kata dia.

Ia menyebut, ada beberapa kabupaten/kota di Jabar yang menjadi fokus pengawasan seperti di Kota Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Kuningan. “Kita terjunkan 10 orang karena keterbatasan sumber daya manusia,” kata dia.

Selain itu Ombudsman pun membuka posko pengaduan pelanggaran UNBK-USBN di kantor Ombudsman Jabar, Jalan Kebonwaru Utara, Kota Bandung. “Kita membuka posko pengaduan mendorong pelajar untuk lebih aktif jika menemukan kecurangan saat pelaksanaan UN,” ujar Adhe.

Adhe menuturkan, posko ini bertujuan untuk menghimpun seluruh aduan terkait kecurangan dalam pelaksanaan UN dan USBN di Jabar. Terlebih, saat pelaksanaan UN masih ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun para pengawas.

“Tahun lalu terjadi penyimpangan prosedur pengawas sekolah, seperti lembar jawaban yang harusnya ditandatangan di ruang ujian, tapi kita temukan malah ditandatangani di ruang panitia, menyalahi pos UN. Kemudian alat komunikasi masih ada yang diperkenankan masuk ruangan,” terangnya.

Ia menuturkan, di tahun 2016, pihaknya masih menemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut di tiga kabupaten/kota seperti di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kota Bandung. Meski begitu, ia menyebut jumlah pelanggaran pelaksanaan UN tahun 2016 menurun, tidak se-massif seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Tiga wilayah itu yang kami awasi ditemukan kecurangan, belum lagi dengan wilayah lainnya yang tidak kami awasi. Tapi trennya menurun,” kata dia.

Untuk itu, dalam pelaksanaanya kali ini, ia berharap penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat terus ditekan, apalagi dengan adanya kerja sama antara Ombudsman dengan Pemprov Jabar dan tim saber pungli. “Makanya kita jajaki kerja sama tersebut,” kata dia.

Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya para pelajar untuk melaporkan setiap adanya kecurangan ketika pelaksanaan UN dengan mendatangi kantor Ombudsman, ataupun melalui aduan pesan singkat. “Jadi kita harapkan mereka melaporkan kepada kami. Nanti apabila ditemukan pelanggaran kami akan kumpulkan untuk diserahkan ke Ombudsman Pusat agar ditindak lanjuti dengan kementerian terkait,” terangnya.

Ia menambahkan, adapun nomor yang bisa diakses untuk melaporkan setiap aduan, dapat melalui nomor 081237373737 dengan format Nama*No.KTP*Provinsi*Isi Aduan atau mengirim e-mail pengaduan ke alamat mbudsmanjabar@gmail.com”>ombudsmanjabar@gmail.com.  Zacky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco