Bahas Revisi Permenhub Agar Tak Terjadi Gesekan, Saatnya Duduk Bersama

oleh

BANDUNG  | Harian Waktu – Pemprov Jawa Barat bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggelar pertemuan membahas sosialisasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan No 32/2016 di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin.

Pertemuan itu dihadiri oleh unsur forum komunikasi pimpinan daerah Jawa Barat, perwakilan pengusaha Organda Jabar, serta perwakilan pengusaha transportasi online. Revisi Permenhub 32/2016 diharapkan bisa membuat pelaku usaha jasa transportasi konvensional maupun online bisa duduk bersama serta tidak lagi terjadi gesekan.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik menuturkan bahwa pertemuan tersebut untuk memberikan gambaran terkait dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai revisi permenhub yang akan berimplikasi pada daerah.

“Secara filosofi mengedepankan keselamatan dan kebutuhan. Kebutuhan ini harus kita atur dengan regulasi, harus di-bottom up, partisipatif atas bawah. Secara implementatif akan mengatur kita,” ujar Dedi di Gedung Sate.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menuturkan bahwa upaya pemerintah dalam meregulasi, termasuk revisi Permenhub No 32/2016 sebagai langkah untuk membuat kebijakan yang adil bagi para pemangku kepentingan, khususnya pengusaha transportasi.

“Kami hadir dengan husnuzan menyelesaikan bersama sebagai upaya mencapai kesetaraan dan keadilan dengan semua pihak,” katanya.

Demiz menuturkan bahwa kehadiran transportasi yang mengandalkan teknologi merupakan sebuah dinamika yang tidak bisa dihindari. Namun, segala perbedaan yang menyebabkan konflik maka penyelesaiannya tidak lain melalui regulasi dan musyawarah.

“Setiap waktu akan terus berubah sesuai dengan kondisi zaman. Kalau kita siap menerima itu, saya kira tidak perlu ada yang di resahkan,” jelasnya.

Sebelumnya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan, Pemprov Jawa Barat akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) terkait angkutan atau transportasi umum berbasis aplikasi online. Jika disepakati bersama dan diketuk palu, Pergub ini diharapkan bisa meredam gejolak yang kerap terjadi antara angkuran konvensional dengan online, khususnya di Jabar.

Pergub ini dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sehingga akan ada kesetaraan antara angkutan konvensional dengan angkutan online.

Revisi Permenhub No 32/2016 ini sendiri akan diberlakukan per 1 April 2017 dan menjadi acuan agar usaha angkutan konvensional maupun online sewa bisa tertib secara hukum. Aher menilai semua angkutan yang berkaitan dengan kebutuhan publik harus memberikan jaminan dalam bentuk apapun, termasuk keselamatan dan terpenuhinya aspek kebutuhan publik.

Untuk itu, kesetaraan dalam berkendara melayani masyarakat dari sisi aturan dan hukum harus berlaku untuk semua jenis moda angkutan umum. “Terkait kuota, tarif atas dan tarif bawahnya akan diatur,” jelas Aher.

“Kemudian harus ada uji KIR sama dengan yang biasa (angkutan kovensional), SIM-nya juga harus SIM A Umum, pajaknya berlaku. Kan ga mungkin ada sebuah usaha negara tidak mendapatkan apapun dalam bentuk pajak yang akan dikembalikan kepada masyarakat,” tandasnya. Zacky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco