Pergub tentang taksi online Revisi Permenhub 32 Harus Dikawal

oleh

BANDUNG | Harian Waktu – Aliansi Angkutan Umum Jawa Barat berharap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan segera menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) meminta penghentian sementara angkutan berbasis online selama masa transisi.

“Permenhub 32 ini transisinya terlalu lama, tiga bulan. Maka per 1 April ini, pemerintah segera mengeluarkan Pergub tentang taksi online, atau minimal SK (surat keputusan) jika Pergub harus melalui kajian dulu,” kata Ketua Aliansi Angkutan Umum Jawa Barat Nanat Najmul di Bandung, kemarin.

Nanat menuturkan, dalam Pergub tersebut diharapkan tertuang peraturan yang adil dan merata bagi seluruh pihak terutama bagi kendaraan konvensional yang selama ini pendapatannya terus berkurang.

“Biar serata dan sejajar, stop dulu operasi online, baru berbicara kedepannya tentang kesetaraan dan kesejahteraan. Karena sopir angkot dan taksi sudah dipangkas pendapatannya,” ujarnya.

Selain itu, ia pun meminta kepada seluruh pengusaha taksi online untuk menaati revisi Permenhub dengan tidak melakukan operasional, hingga seluruh poin yang tertuang dalam revisi Permenhub dipenuhi selama masa transisi.

“Kalau start-nya pengen secara bersamaan, secara adil mereka harus secara bersamaan berhentikan dulu jangan dioperasikan dulu. Karena kalau ini tetap beroperasi temen-temen yang di bawah, sopir angkot dan taksi ini mengeluhkan,” tegasnya.

Ia pun menyebut pemerintah belum melakukan sosialisasi terkait revisi tersebut kepada sopir angkutan konvensional, bahkan penjelasan Dirjen Perhubungan Darat saat di Gedung Sate tidak menyentuh hal penting yang dikeluhkan para sopir.

“Jawaban-jawaban yang seharusnya di jawab oleh pemerintah tapi pemerintah sekarang absen untuk menjawab hal itu. Untuk menghindari konflik horizontal dan gejolak di bawah harus segera ditetapkan satu april ini. Apalagi transisi tiga bulan itu membuang-buang waktu,” terangnya.

Jika tuntutan tersebut tetap diabaikan pemerintah, maka aliansi yang terdiri dari Organda, GPTB (Gabungan Pengemudi Taksi Bandung), Kobanter, Kobutri, Kopamas, bersepakat akan kembali melakukan aksi mogok lanjutan.

“Jika tidak diterima, dan pemerintah tidak mengamini tuntutan kami. Kami siap melakukan aksi turun ke jalan lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya Pemprov Jawa Barat bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggelar pertemuan membahas sosialisasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan No 32/2016 di Gedung Sate, Kota Bandung, belum lama ini.

Pertemuan itu dihadiri oleh unsur forum komunikasi pimpinan daerah Jawa Barat, perwakilan pengusaha Organda Jabar, serta perwakilan pengusaha transportasi online. Revisi Permenhub 32/2016 diharapkan bisa membuat pelaku usaha jasa transportasi konvensional maupun online bisa duduk bersama serta tidak lagi terjadi gesekan.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik menuturkan bahwa pertemuan tersebut untuk memberikan gambaran terkait dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai revisi permenhub yang akan berimplikasi pada daerah.

“Secara filosofi mengedepankan keselamatan dan kebutuhan. Kebutuhan ini harus kita atur dengan regulasi, harus di-bottom up, partisipatif atas bawah. Secara implementatif akan mengatur kita,” ujar Dedi di Gedung Sate.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menuturkan bahwa upaya pemerintah dalam meregulasi, termasuk revisi Permenhub No 32/2016 sebagai langkah untuk membuat kebijakan yang adil bagi para pemangku kepentingan, khususnya pengusaha transportasi.

“Kami hadir dengan husnuzan menyelesaikan bersama sebagai upaya mencapai kesetaraan dan keadilan dengan semua pihak,” katanya. Zacky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco