Pilkada Serentak di 16 Kota/Kab di Jabar, Rp1,1 T untuk Mencari Pemimpin

oleh

BANDUNG | Harian Waktu – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar Agus Rustandi menyatakan, menyebutkan, total anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 16 kota/kabupaten dan provinsi pada Juni 2018 mencapai Rp1,1 triliun.

KPU Jabar, kata dia, saat ini sedang mempersiapkan penyusunan kebutuhan biaya untuk pelaksanaan pilkada serentak itu. “Kebutuhan biaya pilkada serentak di Jawa Barat dan Pemilihan Gubernur kurang lebih ada Rp1,1 triliun yang nantinya akan disubsidikan untuk 16 kota/kabupaten,” jelasnya.

Dana Pilkada tersebut sebagian ditransfer langsung melalui kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan. Terkait pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jabar, kata Agus, berdasarkan pelaksanaan mulai dibuka sebelumnya enam bulan sebelum pencoblosan.

“Untuk para calon yang akan mendaftarkan diri diperkirakan bulan Desember sudah mulai dibuka,” terangnya.

Sementara itu Komisioner KPU Jawa Barat Bidang Sumber Daya Manusi dan Advokasi Nina Yuningsih menyatakan, tingginya dana penyelenggaraan pemilukada tingkat provinsi ini, tidak seluruhnya diperuntukan bagi penyelenggaraan pemilu gubernur, karena sebagian diperuntukan bagi penyelenggaraan pemilu bupati dan wali kota.

“Sekarang di tiap daerah biaya penyelengaraan pemilu ini berpariasi di Kabupaten Majalengka katanya kebutuhan Rp30 miliar dialokasikan sebesar Rp18 miliar dengan jumlah pemilih sekitar 900.000, di Sumedang Rp50 miliar dengan jumlah pemilih 800.000-an sedangkan di Kuningan Rp25 miliaran,” ungkap Nina.

Bila melihat alokasi anggaran tersebut menurutnya biaya rata-rata untuk setiap pemilih sebesar Rp20.000. Nina pun menyinggung KPU Majalengka yang menyebutkan tidak memiliki anggaran untuk biaya sosialisasi pelaksanaan pemilu padahal menurutnya penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih. “Tanpa sosialisasi jangan harap partisipasi pemilih akan tinggi,” katanya.

Untuk susksesnya pemilu sendiri kata Nina ada empat komponen diantaranya, peran Komisi Pemilihan Umum yang profesional, bertanggungjawab serta dapat dipercaya, adanya partai politik juga peserta pemilih. Nina juga mengatakan keberadaan rumah pintar harus mampu mengedukasi masyarakat agar mereka bisa memiliki kepedulian untuk ikut partisipasi dalam pemilhan.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Majalengka Supriyatna mengatakan pihaknya mendirikan Rumah pintar Pemilu ini dalam rangka mengedukasi masyarakat agar terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pada pemilu lalu tingkat partisipasi pemilih sendiri mencapai 70%.

“Frame Pilkada ini selalu ada penurunan partisipasi pemilih dari sisi kualitas ataupun kuantitas, makanya digagas untuk dibentuk rumah pintar pemilu,” ungkap Supriyatna.Zacky/Net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco