Sebaran Tenaga Medis Belum Merata Dede Yusuf Soroti Jumlah Dokter dan Bidan di Wilayah Indonesia Timur

oleh

BANDUNG | Harian Waktu – Komisi IX DPR RI telah meminta kementerian kembali menerapkan regulasi terkait penyebaran tenaga medis di seluruh tempat pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal tersebut seiring dengan masih belum meratanya jumlah dokter maupun bidan, terutama di wilayah timur untuk melayani masyarakat baik itu di rumah sakit maupun puskesmas.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, agar pemerataan bisa terealisasi komisinya telah mendorong ada penambahan honor bagi dokter spesialis dari sebelumnya Rp25 juta/bulan.

“Itu belum ditambah dari pemerintah daerahnya. Jadi mereka bisa menerima sampai Rp50 juta per bulan,” ujarnya di Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Sabtu (1/4).

Menurut Dede, pemerataan tenaga medis ini memang sangat mendesak karena bila tidak segera dilakukan akan menganggu layanan kesehatan. Apalagi ketika dirinya melakukan kunjungan kerja masih ada daerah minim dokter hingga ketiadaan bidan disatu desa.

“Di Jabar sendiri jumlah dokter spesialisnya mencapai 8.000 orang. Sedangkan diwilayah timur hanya sekitar 400 orang,” tutur Dede.

Dede menambahkan, mulai tahun 2017 ini komisinya bakal mendorong kementerian menerapkan aturan baru bagi para tenaga medis. Salah satunya agar mau ditempatkan didaerah terpencil yang membutuhkan demi memaksimalkan layanan seperti di Maluku, Gorontalo, hingga Papua.

“Soal rasio tenaga medis seperti bidan sudah memenuhi tapi penyebarannya yang tak merata,” kata dia.

Terkait polemik pengangkatan bidan PTT menjadi PNS, kata Dede, saat ini masih menjadi pekerjaan rumah. Pasalnya, dari 42.000 bidan baru  38.000 yang menjadi PNS dimana sisanya 4.000 bidan belum diangkat.

“Itu karena usianya di atas 35 tahun jadi  terganjal UU ASN. Tapi terus kami upayakan karena walau bagaimanapun mereka telah mengabdikan diri kepada negara,” jelasnya.

Seorang Bidan Puskesmas Pasirjambu di Kabupaten Bandung, Erni Susanti mengaku kurang setuju dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang rencananya mengganti pengangkatan PNS bagi para bidan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah.

“Kami sendiri kan udah lama bekerja, apalagi dari segi usia sudah tak lagi muda. Yang enak itu para bidan yang baru malah langsung jadi PNS,” kata Erni.

Menurut dia, pemerintah pusat harusnya ikut mengakomodir para bidan yang telah mengabdikan diri kepada pemerintah untuk melayani masyarakat tetap masuk sebagai PNS. Terlebih dirinya bersama ribuan bidan yang lain hingga kini terus bekerja tanpa adanya tuntutan.

Ya sudah sejatinya lah, kami pun difasilitasi bukan menuntut tapi sebuah bentuk perhatian dan keadilan bila semua diangkat,” pungkasnya. Rustandi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco