Kebijakan Kadis Dan Staf Tidak Sejalan Pemegang ST Dirugikan

Link Banner

KARANGTENGAH | Harian Waktu – Staf Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, hanya memberikan jatah satu identitas kependudukan bagi pemegang surat tugas dari desa. Akibatnya harus bolak-balik untuk mengurus kartu identitas lebih dari satu.

Kebijakan tersebut dikeluhkan warga Kampung Pasir Payung I RT 004 RW 001, Desa Babakansari, Kecamatan Sukaluyu, Agus Supian pemegang Surat Tugas (ST) dari Kepala Desa (Kades) Babakansari untuk membantu pelayanan masyarakat dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran.

Sejak adanya aturan tersebut Agus terpaksa harus bolak balik setiap antara tempat tinggalnya dan kantor Disdukcapil. Sebelum adanya aturan tersebut Agus dalam sehari bisa mengurus 5 hingga 10 kartu identitas warganya.

Hal itu terjadi karena staf Disdukcapil keukeuh Cianjur hanya memberikan jatah satu identitas kependudukan warga Desa Babakansari yang diproses dan bisa dibawanya, baik itu KK, Akta Lahir ataupun Surat Keterangan sebagai pengganti blanko e-KTP.

Menurut Agus apa yang dialaminya mengganggu aktivitas lainnya sebagai staf atau kader desa. “Maunya saya, jangan cuma satu yang diakomodir, lima saja sudah cukup. Kalau cuma satu harus bolak balik, bila mengurus lima berarti lima kali juga harus bolak balik,” keluh Agus.

Agus menegaskan, padahak dirinya ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sebagai pemegang ST dari Kades, dia berharap diperlakukan sebagaimana mestinya. Dan menolak kalau dibilang punya penghasilan sampingan dari membantu pembuatan identitas kependudukan tersebu. Karena dirinya mengaku hanya niat membantu saja.

“Boro-boro dapat penghasilan, kadang-kadang saya mengeluarkan ongkos sendiri untuk bolak balik ngurus identitas penduduk,” tuturnya berkilah.

Sementara itu Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur, Ginanjar menjelaskan kader desa pemegang ST bisa dilayani sebanyak data kependudukan yang dibawanya. Namun hal itu tergantung pada validitas data kependudukan yang diajukan oleh staf atau desa itu sendiri. “Kelengkapan dan validasi data masyarakat yang dibawa jangan sampai keliru sedikitpun,” ujarnya saat ditemui Harian Waktu diruang kerjanya.

Menurut Ginanjar, dinas yang dipimpinnya tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat agar semaksimal mungkin dan tidak boleh sampai memberatkan masyarakat dengan meminta imbalan.

Sementara dalam pandangan seorang aktivis yang juga praktisi hukum, Dedi Nasrudin, SH, mensinyalir adanya kebijakan baik dari pimpinan yang dipotong oleh para pegawainya sendiri.

Menurutnya, seharusnya para staf mulai dari sekarang harus benar-benar mampu mengejawantahkan kebijakan pimpinan tertingginya. ”Masa Pak Kadis serius ingin memberikan pelayanan semaksimal mungkin pada masyarakat, tapi tidak didukung bawahannya,” pungkasnya.Ruslan Ependi

Category: Waktu CianjurTags:
example banner
No Response

Leave a reply "Kebijakan Kadis Dan Staf Tidak Sejalan Pemegang ST Dirugikan"

[+] kaskus emoticons