Hibah Anggaran Pilgub 2018 Belum Bisa Dicairkan, Pemprov-KPU Belum Sepakat

oleh

BANDUNG | Harian Waktu – Hibah anggaran Pilgub 2018 dari Pemprov Jabar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa dicairkan. Sebab masih ada kendala terkait teknis pencairan anggaran.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menjelaskan anggaran Pilgub Jabar 2018 yang diajukan KPU kepada Pemprov Jabar sebesar Rp1,169 triliun sudah disepakati. “Namun masih terkendala teknis pencairan,” kata Yayat di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, kemarin.

Yayat mengatakan, dalam draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dibuat KPU Jabar telah menyantumkan total anggaran yang diajukan sebesar Rp1,169 triliun. Rinci pengajuannya sesuai dengan kemampuan anggaran Pemprov Jabar, yaitu murni 2017 Rp400 miliar, perubahan 2017 Rp300 miliar dan sisanya di murni 2018.

“Problemnya Biro Keuangan inginnya NPHD itu hanya menyantumkan hanya 400 miliar rupiah. Sisanya akan selanjutnya,” ucapnya.

Yayat menegaskan, KPU Jabar tidak mau seperti itu. Karena, sambung dia, apabila menyantumkan Rp400 miliar itu KPU menganggap anggaran yang disetujui Pemprov jumlah sebesar nominal tersebut. Hal ini tentu mengakibatkan kendala dalam proses pencairan.

“Kalau NPHD hanya menyantumkan 400 miliar rupiah, ajuan Pilgub dari KPU itu hanya disetujui 400 miliar miliar. Kalau dengan uang segitu, enggak bisa dong. Maka kita menolak,” ujar Yayat.

Dia berharap permasalah ini bisa cepat selesai. KPU Jabar khawatir kalau terus berlarut akan berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan Pilgub, sebab banyak agenda KPU seperti konsolidasi ke daerah dapat terhambat.

“Harusnya Februari bisa cair. Pak gubernur juga sudah sepaham tidak ada masalah. Hanya tinggal masalah teknis,” ucap Yayat.

Sebelumnya Komisioner KPU Jabar Agus Rustandi menyatakan, menyebutkan, total anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 16 kota/kabupaten dan provinsi pada Juni 2018 mencapai Rp1,1 triliun.

KPU Jabar, kata dia, saat ini sedang mempersiapkan penyusunan kebutuhan biaya untuk pelaksanaan pilkada serentak itu. “Kebutuhan biaya pilkada serentak di Jawa Barat dan Pemilihan Gubernur kurang lebih ada Rp1,1 triliun yang nantinya akan disubsidikan untuk 16 kota/kabupaten,” jelasnya.

Dana Pilkada tersebut sebagian ditransfer langsung melalui kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan. Terkait pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jabar, kata Agus, berdasarkan pelaksanaan mulai dibuka sebelumnya enam bulan sebelum pencoblosan.

“Untuk para calon yang akan mendaftarkan diri diperkirakan bulan Desember sudah mulai dibuka,” terangnya.

Sementara itu Komisioner KPU Jawa Barat Bidang Sumber Daya Manusi dan Advokasi Nina Yuningsih menyatakan, tingginya dana penyelenggaraan pemilukada tingkat provinsi ini, tidak seluruhnya diperuntukan bagi penyelenggaraan pemilu gubernur, karena sebagian diperuntukan bagi penyelenggaraan pemilu bupati dan wali kota.

“Sekarang di tiap daerah biaya penyelengaraan pemilu ini berpariasi di Kabupaten Majalengka katanya kebutuhan Rp30 miliar dialokasikan sebesar Rp18 miliar dengan jumlah pemilih sekitar 900.000, di Sumedang Rp50 miliar dengan jumlah pemilih 800.000-an sedangkan di Kuningan Rp25 miliaran,” ungkap Nina. Zacky/Net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco