Pelaku Usaha Wajib Miliki Dokumen Lingkungan Hidup

oleh

KARANGTENGAH | Harian Waktu – Masih banyak kalangan industri yang membandel tidak memperhatikan limbah industri membuat Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Cianjur segera bertindak. Untuk itu akan mewajibkan kalangan industri membuat dokumen Lingkungan Hidup.

Hal itu dilakukan karena banyak laporan dari masyarakat soal kalangan industri yang masih membandel. Tidak memperhatikan limbah industri yang dihasilkan sehingga membuat masyarakat sekitarnya keberatan.

Kepala Seksi Kajian Analistik Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan, Asep Hendriana menjelaskan semua persiapan untuk mendorong kalangan industri membuat penyusunan dokumen lingkungan hidup sudah dilakukan, hanya tinggal beberapa langkah lagi menuju pelaksanaannya.”Tinggal dilaporkan ke Pak Kabid dan Pak Kadis, selesai sudah,” ujarnya.

Asep menerangkan apa yang jadi agenda itu pengejawantahan dari surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia no SE.7 Tahun 2016, tanggal 28 Desember lalu tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi orang perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki ijin usaha.

“Nantinya dokumen ini akan menjadi bahan perlindungan bagi si pengusaha itu sendiri. Bahwa pihaknya sudah melaksanakan apa yang digariskan oleh pemerintah,” katanya.

Penyusunan dokumen ini, lanjutnya, bukan pula semata-mata diperuntukkan bagi kalangan industri, melainkan jenis usaha lainnya seperti gedung perkantoran, tempat pendidikan, perdagangan dan jasa, showroom, bengkel, budidaya pertanian, perikanan, peternakan, kawasan wisata ataupun semua toko–toko modern yang ada. Mereka semua nanti akan mempunyai kewajiban yang sama dalam hal penyusunan dokumen lingkungan hidupnya.

Yang lainya seperti kawasan perumahan, pertambangan, klinik rawat inap dan rumah sakit ataupun laboratorium sama juga. “Pokoknya yang berpotensi adanya kejadian pencemaran diwajibkan membuat dokumen lingkungan hidup,” tutur Asep.

Asep menegaskan bahwa soal waktu, kemungkinan besar akan dilaksanakan dalam satu mingguan bulan ini. Dan bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa yang direncanakan oleh Dinas LH tersebut mendapatkan dukungan dari Yayasan Agenda Hijau Indonesia (YAHI). Direktur YAHI Khohar Ependi menyatakan, bahwa memang sudah seharusnya ada komitmen jelas dari Bupati Cianjur melalui dinas terkait untuk menyikapi persoalan yang menyangkut dokumen lingkungan hidup pada sektor berbagai jenis usaha.

Khohar Ependi justru mendorong agar Bupati Cianjur mengeluarkan regulasi berupa sangsi yang cukup keras yang akan diberikan kepada pihak–pihak pelanggar. ”Jangan tebang pilih, siapapun atau perusahaan apapun bila melanggar harus ditindak,” katanya.  Ruslan Ependi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco