Ditinggalkan Pengembang, Warga Sukamenak Minta Pemerataan Pembangunan

oleh

BANDUNG | Harian Waktu – Warga Desa Sukamenak kecamatan Margahayu yang memiliki tempat tinggal di perumahan mengharapkan pemerataan pembangunan juga perbaikan. Sarana prasaran tersebut, di antaranya akses jalan, penangan banjir akibat luapan air dari irigasi.

Hal itu disampaikan Amin Nudin (47) warga Rw 03 Desa Sukamenak kecamatan Margahayu kabupaten Bandung. Menurutnya, beberapa warga Desa Sukamenak berdomisili di perumahan tapi dalam hal belum pernah tersentuh bantuan bantuan dari pemerintah.

“Kami sudah menyampaikan keluhan warga Rw 03 terkait rusaknya jalan akses perumahan kepada pihak pemerintahan desa, bahkan pihak kecamatan. Tapi jawabannya hampir sama, itu kewenangan deploper pengembang perumahan,” jelasnya.

Menurutnya, wilayah Desa Sukamenak sebagian besar warganya tinggal di kawasan perumahan. Tapi dalam hal perbaikan saran prasana belum pernah ada dari pihak pemerintah, baik Pemkab Bandung ataupun Provinsi Jawa Barat.

“Kami warga Kabupaten Bandung yang tinggal di perumahan, walaupun tinggal diperumahan saya harapkan ada perbaikan ataupun pembangunan sarana jalan yang baik. Sehingga pemerataan pembangunan akan terasa oleh semua masyarakat,” katanya

Kalaupun wilayah yang mereka diami menjadi kewajiban pihak pengembang, Amin mengatakan pihak pemerintah harus bisa menjembati atau menekankan kepada pihak pengembang agar memperhatikan perbaikan sarana. Sehingga, tidak ada kesan pihaknya di anak tirikan oleh pemerintah walau warga Kabupaten Bandung.

Kepala Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Achmad Ajdi mengakui dirinya kebingungan menanggapi keluhan warganya yang tempat tinggalnya ada di perumahan, karena sepengetahuan dirinya hal itu menjadi kewenangan pihak pengembang.

“Saya merasa bagaimana harus menanghapi warga yang mengharapkan perbaikan jalan akses menuju perumahan,” tuturnya

Dirinya akan melakukan konsultasi dengan pihak kecamatan bahkan Pemkab Bandung agar bisa menanggapi keluhan warganya. Pemerintahan desa menerima bantuan anggaran baik Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tiap tahun, apakah anggaran tersebut diperbolehkan untuk membangun atau memperbaiki sarana yang berada di kawasan perumahan.

Hampir 5 Rw dan sekitar 2000 kepala keluarga (KK) Warga Sukamenak berada di wilayah perumahan oleh karena itu, dirinya akan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak agar keluhan warganya bisa direalisasikan. Katanya

Semenatara itu Anggota DPRD Kabupaten Bandung Yanto Setianto mengatakan, DPRD selaku bagian dari pemerintah Kabupaten Bandung tidak bisa melakukan interpensi kepada pihak pengembang terkait perbaikan pasum atau pasus. Karena itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh deploper perumahan.

“Pihak pengembang perumahan harus menyerahkan dulu pasum dan pasusnya, sehingga kami bisa melakukan interpensi dalam perbaikan sarana yang berada diperumahan. Kalau belum diserahkan pihak pengembang, takut melanggar aturan,” jelasnya disela pelaksanaan reses sidang II tahun 2017 di Aula Desa Sukamenak kecamatan Margahayu

Menurutnya perbaikan sarana jalan yang menuju perumahan bisa saja diperbaiki oleh pemerintahan desa, tapi harus direncanakan dulu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDes), itupun kalau anggaran yang diterima pemerintahan desa cukup besar dan pembangunan di kampung sudah dinilai cukup. Tapi dalam menanggapi keluhan masyarakat yang berada di perumahan pihaknya berencana akan merubah regulasi peraturan tentang pengembangan perumahan, sehingga nantinya akan ketahuan jika ada pihak deploper yang nakal.

“Saya akan coba berdiskusi di rapat praksi Dewan, untuk merubah regulasi dan peraturan tentang pengembang perumahan, sehingga akan membatasi pihak deploper yang hanya mementingkan ke untungan tidak memenuhi kewajibannya,” tuturnya. Rustandi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco