Bisa efektif Setelah Menunggu Surat Susulan Gubernur, Imta Bisa Tingkatkan PAD

oleh

[highlight style=”red”]CIANJUR | Harian Waktu[/highlight]  – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Cianjur telah menetapkan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cianjur, Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (RPIMTA). Bahkan, DPRD Cianjur kini tinggal menunggu keputusan Gubernur dan selanjutnya diberlakukan secara efektip sebagai produk hukum.

Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi mengatakan, pihaknya menunggu surat susulan Gubernur untuk di registrasi. Selanjutnya, kata dia, nantinya bisa diberlakukan secara efektip. “Jadi saat ini belum ada nomornya, kan nunggu surat susulan dari Gubernur lagi,” ujarnya.

Isi dari Raperda itu, lanjut Yadi, kurang lebih tentang pengaturan izin dan biaya adanya tenaga asing di Kabupaten Cianjur. Misalnya harus adanya masukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.100 US Dollar untuk setiap orang tenaga asing yang bekerja di wilayah hukum Kabupaten Cianjur.

Menurut Yadi, Perda tersebut mempunyai dua sisi yang berbeda, yakni sangat positif sebagai produk hukum yang mengatur keberadaan tenaga asing, dan bisa dimanfaatkan untuk menambah PAD. Namun, di sisi lain seolah – olah keberadaan mereka (WNA) itu mengesankan tidak adanya tenaga kerja kita tidak mempunyai kualitas kemampuan seperti tenaga kerja asing itu.

“Makanya di Cianjur ini harus ada lembaga pendidikan kejuruan yang betul – betul fokus pada bidang tertentu. Jangan main campur saja. Misalnya kejuruannya mesin, komputer ataupun tata boga, yang 90% disitu saja mata pelajarannya,” katanya.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Cianjur, M. Herry Wirawan mengaku, bahwa rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lah yang mendasari pembuatan Perda RPIMTA. Sedangkan jumlah tenaga asing yang sementara tercatat di Kabupaten Cianjur ada 76 orang. Dari angka tersebut, 29 orang sudah tercatat. Sisanya adalah mereka yang belum melakukan registrasi atau belum selesai waktunya satu tahun.

“izinnya sendiri adalah kewenangan imigrasi pusat. Nah, Cianjur bisa menambah PADnya melalui Perda RPIMTA ini,” ungkapnya.

Heri memprediksi, PAD dari IMTA ini cukup besar melihat jumlah perusahaan yang berjumlah 900 perusahaan. Sementara jumlah perusahaan besar dalam skala Nasional adalah 103, dari 900 itu. Disinilah diperlukan kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dengan Dinas Perijinan.

Kelapa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Dwi Ambar Hayuningtias mengaku belum bisa berkomentar banyak soal IMTA. Karena urusan Retribusi Izin mempergunakan tenaga asing ada disektor Dinas Perijin. Ruslan Ependi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco