Ancaman Mogok Pelayanan Oleh 270 Kepala Desa di Kabupaten Bandung

oleh

Bupati : Persilahkan Kades Demo Terkait ADPD

[highlight style=”red”]BANDUNG | Harian Waktu[/highlight] Ancaman mogok pelayanan yang akan dilakukan 270 kepala desa di Kabupaten Bandung awal Mei mendatang karena belum cairnya Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) hingga April ditanggapi serius oleh Bupati Bandung.

Bupati Kabupaten Bandung, Dadang M Naser mempersilahkan kepala desa yang akan melakukan mogok pelayanan atau demo apapun. Namun, pihaknya akan mengejar dan mempertanyakan penggunaan anggaran oleh desa apakah sesuai aturan atau sudah dilakukan secara profesional.

“Silahkan demo mah urusan dia, tapi saya akan kejar dia (kepala desa) sesuai aturan dan profesional menggunakan anggarannya gak,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (29/4).

Menurutnya, seharusnya para kepala desa bisa berpikir salah siapa ADPD hingga sekarang ini belum cair. Katanya, para kepala desa harus terlebih dahulu memberikan laporan pertanggungjawaban  mengenai kegiatan-kegiatan lama yang diselenggarakan.

Selain itu, ia menuturkan, anggaran ADPD yang saat ini sudah ada namun masih menunggu proposal pengajuan kegiatan lengkap dari desa. Jika kemudian desa tidak memberikan maka otomatis akan digugurkan.

Dirinya menegaskan bagi kepala desa yang akan mogok pelayanan pihaknya mempersilahkan sebab hal itu merupakan urusan desa. Termasuk apabila ada keluhan pelayanan dari masyarakat akibat mogok yang dilaksanakan.

“Silahkan itu mah urusan desa, mau mogok pelayanan kek atau mau apa, silahkan. (Yang pasti) uang sudah ada,” katanya. Dadang menambahkan sekitar pukul 16.00 WIB akan melakukan pertemuan dengan perwakilan kepala desa dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung.

Menurutnya, para kepala desa harus mempertanggungjawabkan dokumen-dokumen serta proposal kegiatan dan transparansi penggunaan anggaran. Sebab, desa masuk dalam pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para kepala desa yang tergabung di Apdesi Kabupaten Bandung sebanyak 270 orang memilih tidak akan menemui Bupati Bandung Dadang M Naser. Sebab, kepala daerah tersebut sudah dua kali membatalkan rencana sebelumnya untuk bertemu dengan para kepala desa. Pembatalan sepihak tersebut membuat kecewa para kepala desa.

Sebelumnya, Sebanyak 270 Kepala Desa di Kabupaten Bandung mengancam akan mogok pelayanan publik pada awal Mei mendatang jika hingga akhir April nanti Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) tidak kunjung dicairkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung.

Kepala Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Alo Sobirin mengeluhkan transfer anggaran dari pemerintah Kabupaten Bandung untuk semua desa hingga pertengahan April belum kunjung dicairkan. Akibatnya, desa tidak mempunyai anggaran untuk pembangunan dan operasional.

“Pemkab Bandung beralasan terlambatnya anggaran cair karena pihak desa belum menyerahkan dokumen lampiran pelantikan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di setiap desa,” ujarnya, Jumat (21/4).

Menurutnya, dana yang belum kunjung cair membuat desa kesulitan memenuhi kebutuhan operasional pelayanan seperti untuk alat tulis kantor. Bahkan, karena tidak ada dana, desa sampai meminjam uang dan berhutang.

Dirinya mengatakan keterlambatan pencairan ADPD ini, bukan terjadi kali ini saja melainkan setiap tahun terjadi. Dimana, rata-rata pencairan ADPD tidak pernah diawal tahun namun setelah empat atau lima bulan kemudian. Penyebabnya, ia mengaku tidak mengetahui.

Terkait dengan lampiran pelantikan SOTK, ia menuturkan jika para Kepala Desa melakukan pelantikan SOTK bisa mengakibatkan pelanggaran hukum. Sebab meski Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 telah disahkan, namun payung hukum dibawahnya berupa Peraturan Bupati (Perbup) belum ada.

Sehingga, jima tetap dipaksakan, maka pelantikan SOTK tidak sah. “Kami tidak berani melakukan pelantikan karena tidak ada payung hukumnya,” katanya. Meski begitu beberapa kecamatan ada yang telah melakukan pelantikan namun hal tersebut tetap tidak sah.

Alo menambahkan para Kepala Desa yang mengancam mogok akibat pencairan yang telat merupakan hal yang wajar sebab pihaknya merasa tidak diperhatikan. Bahkan sering mendapat ganjalan. Rustandi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco