Ribuan Guru Honorer di Garut Ancam Mogok Mengajar

oleh

[highlight style=”red”]GARUT | Harian Waktu[/highlight] Para guru honorer di Kabupaten Garut mengancam akan melakukan aksi mogok mengajar selama satu bulan. Ancaman itu dilakukan jika Bupati Garut tak kunjung mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penugasan.

Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut, Cecep Kurniadi, mengatakan hingga kini 13 ribu guru honorer belum mendapat SK penugasan. Jika tak mendapat SK, para guru honorer tak akan mendapat tunjangan dari Pemkab Garut.

“Padahal pemerintah pusat sudah mengeluarkan Permendiknas nomor 18 tahun 2017. Aturan itu mengharuskan honorer untuk mendapat SK penugasan dari kepala daerah,” ucap Cecep saat dihubungi, Senin (8/5).

Ancaman mogok mengajar pertama kali diutarakan saat Milad Fagar di Lapangan Merdeka, Kecamatan Tarogong Kidul, Sabtu (6/5) lalu. Tak adanya SK penugasan membuat kesejahteraan para guru honorer semakin terganjal. “Aksi ini (mogok mengajar) untuk mendorong Bupati mengeluarkan SK. Selain itu juga untuk menuntut pengangkatan PNS,” katanya.

Menurut Cecep, Bupati memang sudah memberikan sinyal untuk mengeluarkan SK penugasan. Hanya saja SK itu masih menunggu nota dari Dinas Pendidikan.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengaku belum bisa mengeluarkan SK penugasan bagi para honorer. Tahapan panjang harus dilalui untuk mengeluarkan SK dan prosesnya dilakukan secara terbuka. “Kebanyakan honorer itu kan diangkatnya oleh kepala sekolah. Bukan oleh pemerintah. Jadi sulit untuk kami mengeluarkan SK,” ujar Rudy usai apel di Kantor Pemkab Garut.

Rudy menegaskan tak takut dengan ancaman para guru honorer. Bahkan, ia mempersilakan para guru honorer menggelar aksi mogok tersebut. Bisa saja para honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, akan membebani keuangan daerah.

“Di aturannya hanya ada PNS dan PPPK. Hanya saja PPPK ini juga jadi pertimbangan karena tentu akan memberatkan keuangan daerah,” ucapnya.

Rudy pun menebar ancaman kepada para guru honorer jika melakukan mogok mengajar. Ia akan meminta kepada kepala sekolah untuk menghentikan guru bersangkutan. “Kami akan berusaha menjadikan honorer di bawah 35 tahun menjadi PNS dalam tiga tahun ke depan. Jumlahnya sekitar 1.800 orang,” ujarnya. Menurut Rudy, Garut hingga kini kekurangan 6.000 PNS. Di tahun ini pihaknya sudah mengajukan penambahan 600 CPNS. Fazar/Net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco