Warga Tuding Disdukcapil Kurang Sosialisasi 

oleh

[highlight style=”red”]KARANGTENGAH | Harian Waktu[/highlight] Warga masih bingung dengan syarat baru yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) soal Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM). Mereka menuding Disdukcapil kurang sosialisasi tentang syarat baru yang mengharuskan SPTJM dibawa langsung oleh pihak orang tua bayi atau anak.


Hal tersebut dikatakan seorang kader desa di Kecamatan Cianjur. Ia mengutarakan kekesalannya saat SPTMJ yang dibawanya tidak dilayani oleh Disdukcapil malahj berkas persyaratannya dikembalikan oleh petugas. Kekesalannya beralasan karena sebelumnya hanya dengan membawa SPTMJ, masyarakat desa yang menitipkan kepentingan akta lahir pada kader bisa dilayani.

“Sekarang ada lagi perubahan yang menyatakan bahwa SPTMJ harus dibawa langsung oleh pihak orang tua bayi atau anak,” ujarnya sedikit kesal, Kamis (18/5).

Ia mengatakan sosialisasinya masih kurang jadi masyarakat banyak yang bingung. Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Iwan Suwandi, menjelaskan bahwa adanya syarat baru dari SPTMJ adalah Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Lahir. Peristiwa kelahiran seorang warga negara itu termasuk kejadian paling penting yang harus tercatat secara baik dan benar.

Iwan mengatakan, dalam pembuatan catatan kependudukan awal berupa akta lahir harus dilengkapi dengan pengetahuan mengenai calon penerimanya yakni yang membawa permohonan. Lahirnya kapan? berat badannya berapa kilo? siapa kedua orang tuanya? dan bagaimana secara fisik apakah ada atau tidaknya tanda sejak lahir? Catatan seperti Ini harus dibawa oleh yang betul-betul mengetahui ketika membuatkan surat akta lahir. Lalu disertai dengan mengisi formulir SPTMJ.

“Bukan oleh orang lain, kalau ada yang salah dalam pembuatan akta lahir bisa dipidanakan,” katanya.
SPTMJ tersebut, kata Iwan, sebagai bentuk untuk menjalankan amanat Permendagri Nomor 9 tahun 2016. Target kesuksesan pencatatan kependudukan akta lahir 85% di seluruh Indonesia diharapkan sudah terlampaui saat masuk tahun 2018. Di Kabupaten Cianjur, Pak Bupati dengan agenda Cianjur Ngawangun Lemburnya (CNL) sangat bermanfaat untuk mencapai target yang disebutkan tadi.

“Lewat CNL itulah, Disdukcapil bisa ikut serta dalam melayani kebutuhan masyarakat di pelosok pedesaan untuk membuat akta lahir,” ucapnya.

Untuk mengoptimalkan pelayanan dokumen pencatatan sipil, tambah Iwan, pihak Disdukcapil akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Ke depan siapa saja murid yang belum memiliki akta lahir bisa langsung diproses dan dibuatkan akta lahir murid tersebut. Ruslan Ependi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco