Anggota DPRD Dorong Pendidikan PMP Jadikan Mata Pelajaran Sekolah

oleh

Awasi Pelaksanaan PPDB dari Praktik Titipan

Bandung – soreang sesuai Keputusan Presiden tentang penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, sehingga setiap daerah melaksanakan upacara secara serentak secara Nasional. Pancasila, merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, merupakan rangkuman dari nilai-nilai luhur yang digali dari akar budaya bangsa, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung  Dadang Supriatna, menurutnya pancasila adalah jiwaraga kita sekaligus sebagai perekat bangsa Indonesia. Dengan ditetapkan 1 Juni sebagai Hari Pancasila, pihaknya berharap sebagai implementasi nya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kembali di laksanakan di sekolah sekolah.

“Saya harapkan mata pelajaran PMP kembali diadakan sebagai mata pelajaran di pendidikan pormal, dari mulai SD, SMP, SMA/SMK bahkan dari mulai pendidikan Usia Dini,” kata Dadang Supriatna kepada Jabar Ekspres saat dihubungi lewat telpon genggamnya.

Menurutnya pendidikan PMP sangatlah perlu dijadikan kembali sebagai mata pelajaran di sekolah muali Paud, sampai perguruan tinggi. Karena ketika pendidikan PMP diterapkan kembali, generasi muda akan lebih mengenal fan memahami tentang pancasila. Pancasila merupakan dasar pmersatu bangsa yang harus menyerap didalam jiwa raga setiap generasi bangsa.

“Saya harapkan pak Jokowi, Presiden Indonesia memberlakukan atau mengembalikan pendidikan PMP menjadi Mata pelajaran disetiap sekolah mulai paud sampai dengan perguruan tinggi,” tukasnya

Sementara itu, masih anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandunf Osin Permana mengatakan Menjelang tibanya masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri berbagai tingkatan. Selain itu, dirinya meminta semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. Jangan lagi ada kabar tak sedap soal siswa titipan pejabat dan istilah membeli bangku (uang sogok).

“Saya ingatkan kepada para Kepala Sekolah (Kepsek, PPDB itu kan awal penerimaan siswa sudah seharusnya menjaga dan mengedepankan koridor moral. Jadi jangan mau kalau dititipi atau ada upaya suap agar meloloskan calon siswa yang tidak memenuhi kriteria. Bertindaklah sesuai peraturan bupati (Perbup),” katanya

Kehati-hatian para Kepsek saat pelaksanaan PPDB ini, kata Osin, juga saat dibukanya jalur bina lingkungan untuk calon siswa dari sekitar sekolah. Kata dia, harus dilakukan lebih selektif lagi, jangan sampai program ini malah menjadi peluang oknum-oknum tertentu untuk memasukan calon siswa yang sebenarnya bukan warga sekitar sekolah.

“Jangan sampai bina lingkungan ini malah disusupi kepentingan tertentu. Karena memang peluang terjadinya penyimpangan sangat memungkinkan, nah Kepsek atau panitia PPDB di sekolah harus berani tegas menolak,”ujarnya.

Osin juga mengimbau kepada para pejabat, politisi dan orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan, agar tidak memanfaatkan pengaruhnya untuk meloloskan calon siswa. Karena tindakan seperti itu, sebenarnya pejabat atau politisi tersebut tengah mengajarkan praktik kecurangan, tindakan korupsi serta ketidakjujuran pada anak-anak.

“Tindakan titip menitip, jual beli bangku dan praktik kotor lainnya dalam PPDB adalah bibit awal kecurangan, korupsi, ketidakjujuran yang kita tanamkan dalam jiwa anak-anak. Jadi saya mohon pada pejabat, politisi dan lainnya, jangan gunakan pengaruhnya untuk turut campur dalam PPDB, itu sama dengan menanamkan bibit keburukan pada anak-anak,”katanya.

Tak hanya itu saja, lanjut Osin, para orang tua yang memaksakan agar anak-anaknya bisa diterima di sekolah negeri. Dengan menempuh segala cara, seperti membeli bangku, menitipkan anaknya kepada pejabat atau politisi tertentu. Sebenarnyaitu, bentuk kasih sayang orang tua yang tidak pada tempatnya. Justru orang tua seperti ini tengah mengajarkan anak-anaknya untuk berbohong, tidak jujur serta belajar untuk menjadi koruptor.

“Ini bentuk kasih saya orang tua pada anaknya yang tidak pada tempatnya. Seharusnya, ketika anaknya memang tidak sesuai kriteria yang ditetapkan suatu sekolah, sebaiknya cari yang lain. Dari pada mengajarkan anak-anak kita sendiri untuk berbuat tidak jujur,” pungkasnya. Rustandi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco