Pemotongan Dana Alokasi Umum oleh Pemerintah Pusat

oleh

Pembangunan di Daerah ‘Goyang’

Sukabumi, waktunews.com – Meskipun rencana pemotongan dana alokasi umum (DAU) yang dimiliki oleh setiap pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten sebesar 3-4 persen pada tahun 2017 yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat itu masih belum diterapkan. Akan tetapi, kewaswasan tetap menyelimuti Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. Pasalnya, kebijakan itu ditakutkan mempengaruhi pembangunan yang dibiayai oleh DAU.”Pasti akan berpengaruh kepada pembangunan di daerah, itu pasti dan tidak bisa dihindarkan. Kalau kebijakan itu benar terjadi, tentunya penganggaran kita (Pemkot red) lewat DAU akan kita disesuaikan,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Hanafie Zain, kemarain.


Akan tetapi, lanjut Hanafie, sampai saat ini rencana tersebut masih belum jelas kapan akan diterapkan oleh Pemerintah pusat tersebut. Pasalnya, sampai saat ini dirinya belum menerima pemberitahuan dari pemerintah pusat terkait pemotongan DAU itu.”Belum ada kepastian, sampai sekarang kita belum menerima suratnya. Jadi susah yah memastikannya,” terangnya.

Hanafie mengaku, jika kebijakan pemotongan DAU itu sudah pasti dan surat pemberitahuannya sudah diterima oleh dirinya. Kebijakan itu tentunya akan dilaksanakan oleh dirinya sebagai pengelola pemerintahan di tingkat Kota Sukabumi akan menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada.”Jika itu terjadi, walaupun berat untuk kita (Pemkot red) tetap saja kebijakan dari pemerintah pusat akan kita kawal serta kita direalisasikan dengan sebaik-baiknya,” akunya.

Lantaran lanjut Hanafie, Pemkot Sukabumi tidak dapat menolak kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, pemerintah daerah bertugas untuk mengawal setiap kebijakan pusat untuk diterapkan dengan sebaik-baiknya di daerah serta untuk kesejahteraan masayrakat.”Tugas kita begitu, sisanya kita memiliki kebijakan sesuai dengan otonomi daerah. Tapi, kebijakan pusat dan daerah itu sama-sama untuk kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat. Soalnya, setiap kebijakan pusat itu tidak bertentangan dengan kebijakan daerah,” paparnya. Rezki Adisty

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco