Dinas PPTPH Terkena Isu Pungli, Praktek Pungli Harus Dihentikan

oleh

KARANGTENGAH – Kabar tak sedap berhembus dari Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur soal adanya praktek pungutan liar bantuan traktor. Dalam prosesnya, oknum yang biasa sibut si Haji ini mengiming – imingi para petani mendapatkan bantuan traktor, dengan syarakat ditebus sekitar 3,5 juta rupiah untuk tahun anggaran 2015 – 2016 lalu.

Salah satu korbannya adalah Bah Cemong warga Kampung Cageunang, Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur. Dirinya diminta uang sebesar 3,5 juta rupiah untuk menebus keberadaan traktor yang sudah ada di kantor DPPTPH. Saat itu, Bah Cemong yang tidak memiliki uangpun tergiur dan terpaksa meminjam uang kepada orang lain. Hasilnya sudah bisa ditebak, nihil. Saat disambangi ke kantor dinas ternyata memang jatah untuk dirinya tidak ada sama sekali.

“Berangkat dari rumah saya bareng tapi saat di Toserba Selamat saya disuruh turun dengan alasan tidak pakai helm. Sejak saat itulah saya tidak bisa menemukan orang yang biasa dipanggil si Haji ini,” ungkapnya penuh penyesalan.

Praktek pungli traktor tersebut disiyalir sudah terjadi dalam waktu yang lama dan nilai kerugiannya pun berfariasi. Bahkan ada yang mengaku dirugikan sebesar 4 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Banyaknya keluhan dari para korban hanya mampu ditampung oleh pihak DPPTPH Kabupaten Cianjur tanpa mampu mengganti kerugian korban.

Melalui Sekretaris DPPTPH, Kodrat Nugraha memaparkan adanya oknum dari luar dinas yang bermain pungli pada bantuan traktor bagi para petani dikarenakan si oknum tahu betul seluk beluk urusan dinas. Apakah si pelaku itu bekerja sendiri atau ada oknum dinas yang ikut bermain, Kodrat menyatakan hal tersebut semuanya tidak menutup kemungkinan.

“Yang jelas, kami dari pihak dinas tidak tahu menahu soal itu,” sanggahnya.

Menurutnya, kejadian pungli pada bantuan traktor ataupun pada kegiatan yang lain dilingkungan DPPTPH harus ditiadakan. Lagipula, kalau urusan bantuan traktor, tidak ada yang diperuntukan bagi perorangan. Semuanya untuk kelompok atau gabungan kelompok tani. Prosesnya pun tidak berbelit – belit, dari mengajukan permohonan oleh kelompok atau gabungan kelompok tani, pemetaan kebutuhan dinas, datangnya bantuan traktor dan diserahkan langsung pada kelompok tani yang ditunjuk sebagai penerima.

“Datangnya traktor itu bisa melalui dana aspirasi anggota dewan, ataupun atas pengajuan oleh pihak dinas kami,” terangnya.

 Untuk urusan Bah Cemong sebagai korban, lanjut Kodrat, Pak Kadis sampai mengadakan rapat dengan jajaran terkait di dinas ini. Malahan, satu persatu Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dibawa kerumah korban dan tanyakan yang mana yang pernah menerima uang sebesar 3,5 juta rupiah itu. ”Hasilnya memang tidak ada bagian dari kami yang menjadi pelaku praktek pungli atau penipuan tersebut,” ujarnya.

Untuk tahun sekarag, tambahnya, kegiatan bantuan traktor yang ada akan diperketat proses penyalurannya. Dan mohon diingat bagi masyarakat umum, yang berhak menerima adalah kelompok dan gabungan kelompok yang sudah terdaftar sebagai penerima. Bukan yang yang lain, apalagi perseorangan. Dan tidak ada pungutan biaya apapun.

“Dinas ini, sekarang diisi oleh pejabat baru. Baik Kadis,Kabid ataupun saya sendiri sebagai sekretaris. Dan kami akan memberikan pelayanan yang lebih maksimal terhadap masyarakat demi kesejahteraan para petani,” pungkasnya. ●Ruslan Ependi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco