DAK Tak Terserap, Cianjur Terancam Finalti

oleh

CIANJUR, waktunews.com – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Dan Hukum (Ampuh) mengkritisi konerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur, terkait serapan Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena, sampai saat ini, penyerapan DAK 2017 tidak mampu mencapai target yang sudah ditentukan.

Fenomena rendahnya penyerapan anggaran DAK memang menjadi isue menarik baik dikalangan legislatif,  eksekutif,  maupun dikalangan pemerhati pembangunan daerah. Hal ini karena penyerapan anggaran yang rendah menyebabkan terlambatnya masyarakat menerima manfaat dari sebuah kegiatan pembangunan.

Ketua Presidium Ampuh, Yana Nurjaman mensinyalir seringkali lambatnya penyerapan DAK dikaitkan dengan lamban dan buruknya kinerja dari Bagian Barang Dan Jasa (barjas) dalam melakukan tata kelola PBJ. Terutama yang harus dilakukan melalui mekanisme lelang atau tender. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar,  karena kinerja Bagian Barjas akan sangat tergantung kepada kesiapan dan kegesitan OPD lain dalam menyiapkan seluruh dokumen bahan pelelangan.

Minimnya penyerapan DAK, kata dia, berpotensi mendatangkan sanksi finalti diakibatkan juga oleh minimnya pemahaman Ketua TAPD dan para pimpinan OPD terhadap juklak dan juknis pengelolaan DAK dan PMK 50/2017. PMK itu sangat jelas dan tegas serta tidak multi tafsir. Sehingga, sangat disayangkan bila Ketua TAPD tidak menjadikan pengalaman carut marutnya tata kelola DAK waktu beliau jadi pengguna anggaran sebagai kepala dinas dahulu.

“Kalau sampai Cianjur kembali terkena fenalti maka wajar, Ketua TAPD yang paling harus bertanggung jawab,” tukasnya. Ruslan Ependi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco