Dinas PPTPH Cegah Praktek Pungli Bantuan 100 Traktor

oleh

KARANGTENGAH, waktunews.com – Dinas Pertanian Perkebunan Tanaman Pangan Dan Holtikultura (DPPTPH) merasa kapok oleh prilaku pungli yang terjadi di tahun – tahun sebelumnya saat menyalurkan bantuan traktor bagi kelompok tani. Untuk itu pihaknya bertekad akan mencegah serta menutup peluang kejadian serupa.

Salah satunya adalah disentralkannya tempat pengambilan traktor bantuan di Kantor DPPTPH agar bisa dipantau langsung oleh Kepala Dinas (Kadis).  Hal lainnya adalah diumumkannya bahwa proses dari awal hingga penerimaan sama sekali tidak dipungut biaya speserpun.

Kadis DPPTPH Mamad Nano memaparkan proses bantuan traktor yang dimulai dari proposal permintaan yang diajukan sebuah kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Pengajuan itu harus diketahui oleh pihak Kepala Balai di daerah atau kecamatan dimana kelompok tani itu berada.

“Hal ini sebagai proses perifikasi kebenaran keberadaan kelompok tani tadi,” ujarnya.

Yang kedua lanjutnya, pihak dinas mengeluarkan sebuah surat edaran mengenai larangan adanya pungutan apapun pada setiap proses pengajuan sampai ke penerimaan bantuan traktor. Hal ini sangat ditegaskan sekali untuk mencegah praktek pungli dilingkungan dinas kepada kelompok tani.

“Dari awal hingga akhir tidak boleh ada pihak – pihak yang merasa memfasilitasi sebuah kelompok tani atau Gapoktan dalam mendapatkan bantuan traktor,” tegasnya.

Mamad Nano pun menerangkan untuk pengajuan dari tahun 2016 dan akan menerima bantuan traktor ditahun 2017 ini, pihak dinas sudah melakukan kerjasama dengan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI). Manfaatnya adalah untuk mengawal dan memonitor bantuan supaya sesuai dengan juklak juknis yang ada. Setelah semua dianggap selesai, pihak dinaspun akan melaksanakan evaluasi dikemudian hari.

“Ini untuk mencegah pejualan traktor bantuan. Selama ini kelihaannya, ketua kelompoknya yang merasa traktor itu sebagai milik pribadi saja. Padahal itu milik kelompok dari negara,” tukasnya.

Sedangkan Bidang Produksi Tanaman Pangan, melalui Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana (Kasi Sarpras) Emi Sumiarsih memaparkan bantuan traktor yang datang tahun 2017 ini sebanyak 100 buah traktor. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua bagian karena datangnya bantuan ada yang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 45 buah dan ada juga yang dari pemerintah pusat dengan jumlah 55 buah traktor.

Emi mengutarakan pihaknya hanya menjadi fasilitator dari datangnya bantuan itu. Bukan sebagai pemilik program. Komplek dinas saat ini hanya akan dipakai untuk pengambilan bantuan oleh para ketua kelompok atau Ketua Gapoktan.

Menurutnya, harus ketua kelompok atau Ketua Gapoktan yang langsung mengambil adalah demi terhindarnya praktek – praktek adanya fasilitator pengambilan yang rawan pungli itu,”disesuaikan dengan apa yang diintruksikan oleh Pak Kadis,” pungkasnya. Ruslan Ependi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco