Masih Kisruh e-KTP NIK 17 TH

oleh

Bawaslu dan Mantan Panwascam Ingatkan Disdukcapil

KARANGTENGAH – Kebijakan soal Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pemilih usia 17 tahun menjadi persoalan kembali pada ajang Pemilihan Gubernur 2018 mendatang di Kabupaten Cianjur.

Hal ini mengingat persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihasilkan oleh rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur dalam setiap ajang pemilihan, selalu menjadi persoalan terus menerus yang seola -olah tanpa bisa diselesaikan. Apalagi ada perbedaan dalam kebijakan antara batas usia pemilih pemula 17 tahun, sedangkan batas awal pemilik eKTP adalah 18 tahun.

Wakil Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat Yusup Kurnia saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisifatif di salah satu Hotel di kawasan Puncak, Cipanas, Cianjur, menjelaskan soal persoalan adanya perbedaan penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kalau dulu cuma pakai KTP manual sedangkan sekarang  pakai e-KTP. Ini berdampak pada rekam data dibeberapa daerah, seperti Kabupaten Bekasi yang mengalami pembengkakan permintaan pada rekam data e-KTP.

“Untuk Kabupaten Bekasi, terpaksa dilakukan pengeluaran 36 ribu Suket secara kolektif. Saya belum tahu bagaimana untuk Cianjur ini,” ungkapnya.

Sedangkan seorang mantan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang juga pengacara publik, Dedi Nasrudin mengingatkan hal ini karena ada kerancuan batas tanggal usia 17 ini. Apakah seseorang yang dianggap berhak memilih itu yang berusia 17 tahun pada saat tanggal pencoblosan, atau pada saat ditetapkannya DPT oleh KPUD Cianjur.

“Ini persoalan klasik dari dulu karena belum ada regulasi yang jelas,” katanya.

Menurutnya, soal batas usia ini harus mulai dipikirkan oleh semua pihak yang terkait pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018 mendatang. Menyusul sudah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 28 Juni lalu oleh Gubernur Jabar Ahmad Heriawan, Harminus Koto sebagai Ketua Bawaslu Jabar dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jabar Yayat Hidayat, dengan total nilainya adalah 1,686 trilyun rupiah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, Moch. Ginanjar memaparkan bahwa yang mempunyai hak pilih adalah mereka yang telah berusia 17 tahun pada saat penetapan DPT oleh KPUD Cianjur.

“Jadi, mereka yang berusia 17 tahun setelah penetapan DPT, otomatis tidak berhak memilih,” ungkapnya.

Dan langkah pertama yang harus dilakukan, lanjutnya, adalah terdaftar terlebih dahulu dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK). Melalui NIK inilah nantinya akan tersaring siapa yang berhak memilih serta siapa saja tidak berhak memilih.

Ginanjar menyarankan agar warga masyarakat Cianjur yang akan berusia 17 tahun untuk sesegera mungkin melakukan perekaman data, baik itu di kantor kecamatan maupun di Disdukcapil. Hal ini untuk memudahkannya dalam pemberian data awal calon pemilih kepada KPUD Cianjur

Ginanjar juga membantah akan adanya kerancuan soal DPT setelah diberlakukannya sistem eKTP. Di Kabupaten Cianjur diyakininya masih dalam kisaran 1,6 juta pemilih. “Dulu juga kan angkanya disekitar itu,” tukasnya. Ruslan Ependi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco