Menumbuhkan Masyarakat Ekonomi Lemah, DPC-K Sarbumusi NU Cianjur Cabut PP No 78 Tahun 2015

oleh

KARANGTENGAH – Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten (DPC-K) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Nahdlatul Ulama (NU) Cianjur menghimbau agar perjuangan mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan harus terus digelorakan setiap saat oleh kaum buruh dan aktifis serikat pekerja jangan hanya menunggu moment may day.

Isu PP 78 Tahun 2015 dianggap sangat relevan untuk wilayah Kabupaten Cianjur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Hal ini dikarenakan perhitungan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cianjur sendiri berdasarkan kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi.

Ketua DPC-K Sarbumusi NU Cianjur, Nurul Yatim mempertanyakan bagaimana jika pertumbuhan disuatu daerah provinsi atau kabupaten lebih tinggi atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional? hal ini menimbulkan ketidak adilan dalam menghitung kenaikan UMK. Belum lagi jika dihitung dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) disuatu daerah yang tentunya akan berbeda-beda juga nilainya.

Menurut Nurul Yatim, keberadaan PP nomor 78 Tahun 2015 juga mengebiri tugas-tugas Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK), mengingat ketika melakukan survey, bahan kebutuhan pokok dan jenis KHL kaum buruh hasilnya tidak akan dipakai karena yang digunakan adalah angka pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi.

Suatu daerah yang baru berkembang lanjutnya, menjadi daerah industri seperti Kabupaten Cianjur juga tidak bisa menyesuaikan upah dengan daerah sekitarnya yang sudah terlebih dahulu menjadi daerah industry. Sementara kebutuhan hidup kaum buruh sama.

“Inilah yang menimbulkan kesenjangan sosial yang ujung-ujungnya kondusifitas dan produktifitas kerja menurun,” tambahnya.

Dalam pandangannya PP Nomor 78 Tahun 2015 ini dikhawatirkan akan menumbuhkan masyarakat-masyarakat berekonomi lemah dikemudian hari. Tentunya, hal ini akan memperlambat harapan berbangsa dan bernegara dalam rangka mengentaskan kemiskinan. “Oleh karena itu kami dari DPC Konfederasi Sarbumusi NU Kabupaten Cianjur menyeru kepada Pemerintah untuk mencabut PP 78 Tahun 2015 demi untuk Kesejahteraan Kaum Buruh dan Kondusifnya dunia usaha,” tukasnya.

Nurul Yatim meyakini, dengan mencabut PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, maka perhitungan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Provinsi (UMK/P) kembali melalui Perhitungan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) akan memiliki nilai tambah bagi kehidupan kaum dan meningkatnya produktifitas hasil kerja. Ruslan Ependi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco