Disahkannya PP Nomor 18 Tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia, Dewan Bakal Sewa Mobil

oleh

CIANJUR – Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, memungkinkan para anggota DPRD kehilangan kendaraan inventarisnya. Lantaran, melalui PP tersebut, termuat tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan demikian, aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku. Artinya ada kenaikan tunjangan para anggota DPRD. Termasuk kendaraan inventaris yang saat ini dipakai oleh para pimpinan DPRD, dimungkinkan ditarik dan digantikan menjadi tunjangan transportasi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Cianjur, Andri Suryadinata mengatakan, DPRD Cianjur menerima kebijakan baru presiden. Adapun soal kendaraan dinas, anggota DPRD bisa memilih dua opsi. Boleh mengembalikan kendaraan dinasnya, ataupun menerima tunjangan transport tapi mengembalikan kendaraan dinas.

“PP baru ini akan kita bahas perdanya dalam sidang paripurmna bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cianjur. Kesepakatannya nanti seperti apa, bisa dilihat usai pembahasan,” jelasnya.

Menurut Andri, jika kendaraan dinas ditarik biaya tunjangan transport akan menyesuaikan tarif sewa kendaraan di masing-masing daerah. Selain itu, legislatif juga akan melihat kemampuan anggaran daerahnya.

“Kalau untuk di Cianjur, jika memang nanti kita menggunakan opsi tunjangan transport jenis kendaraan yang akan disewa menyesuaikan dengan kendaraan yang digunakan eselon II,” terangnya.

Selanjutnya, kata Andri sah-sah saja transportasi apapun yang digunakan oleh anggota DPRD. Sebab yang terpenting menurutnya adalah kewajiban untuk melayani masyarakat.

“Transportasi kami bukan soal penting. Hal yang utama ialaha pelayanan dan aspirasi masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Peduli Cianjur (FMPC), Farid Sandy menilai, kenaikan tunjangan tersebut harus diimbangi dengan kinerja para anggota DPRD itu sendiri. Jika tak produktif, menurutnya lebih baik tidak diberi tunjangan sama sekali.

“Saya menilai PP no 18 tahun 2017 ini harus dikaji lagi oleh Pemda Kabupaten Cianjur. Kalau anggota DPRD yang molor dan rapat tak jelas buat apa dikasih tunjangan,” tegasnya.

Soal mobil dinas, kata Farid, di Cianjur yang wilayahnya tidak cukup besar ini, para anggota DPRD tidak terlalu memerlukan. Hal itu bisa diakomodir lewat kendaraan dinas yang menampung kapasitas beberapa orang, seperti yang saat ini dimiliki komisi di DPRD.

“Intinya mau tunjangan ataupun fasilitas yang diberikan kepada DPRD itu harus sesuai dengan kinerjanya. Alangkah lebih bijaksana jika pemberian tunjangan itu bisa dipilih sesuai dengan kinerja masing-masing anggota,” tandasnya. HW4

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco