12 Hektar Sawah Dicaplok Perumahan, Petani Munjul Kehilangan Pekerjaan

oleh

CIANJUR – Seluas 12 hektar lahan produktif di Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, digarap menjadi sebuah komplek perumahan. Perumahan yang diketahui khusus bagi para anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) itu pun kini menuai pro dan kontra. Pasalnya saat ini Pemkab Cianjur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur, sudah memoratorium sawah produktif dari pembangunan perumahan.

Rencananya perumahan tersebut sedikitnya bakal menyediakan 800 unit rumah bagi anggota Korpri. Akibatnya, kini masyrakat Desa Munjul yang mayoritas menggeluti profesi sebagai buruh tani kehilangan pekerjaannya.

“Betul di wilayah desa kini tengah dibangun perumahan korpri seluas 12 hektar. Warga di sini mayoritas buruh tani. Sekarang mungkin dengan adanya perumahan tersebut masyarakat kehilangan lahan buat garapannya sebagai buruh tani,” papar Kepala Desa Munjul Jenal Asikin.

Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Cianjur, Sidiq El Fatah membenarkan, jika moratorium lahan produktif saklek disahkan tanpa pengecualian sejak pertengahan 2016 silam. Moraturium tersebut berlaku bagi semua pengembang yang akan mengalih fungsikan lahan produktif menjadi perumahan.

“Tak ada toleransi, lahan-lahan hijau persawahan yang produktifitasnya tinggi akan dihentikan dari kegiatan pembangunan perumahan, karena menyesuaikan dengan kondisi iklim Cianjur yang agraris,” sebutnya.

Namun begitu, menurutnya kebijakan tersebut dimungkinkan masih bisa direvisi ke depannya. Sebab pemerintah juga akan memantau terus situasi di masyarakat selanjutnya.

“Mungkin perubahan bisa saja terjadi, jika pemerintah mengkaji hal lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat ke depan di Cianjur,” ujar Sidiq.

Saat ditanya soal pembangunan perumahan korpri yang mencaplok lahan hijau seluas 12 hektar, Sidiq menjawab perizinan tersebut sudah ditempuh jauh hari sebelum dibuat moratorium. “Kalau korpri mah diizinkan, soalnya izinya dibuat sebelumnya moratorium,” kata dia.

Sementara itu, salah satu pengembang di bidang properti, H Lilis Boy menambahkan, bahwasanya ia sangat menerima kebijaksanaan pemerintah dalam rangka tidak mematikan lumbung padi. Namun saja menurutnya jangan sampai ada sistem pandang bulu dalam proses perizinan.

“Kami tak keberatan, hal itu bagus demi Kabupaten Cianjur. Karena masih banyak juga lahan bisa digunakan untuk dibangun pemukiman,” pungkasnya. HW4

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco