Pasien Ancam Gugat BPJS Kesehatan

oleh

Keberatan Harus Bayar 1.6 Juta Meski Memiliki Kartu Pelayanan Kelas Satu

CIANJUR, waktunews.com – Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Cianjur dianggap membingungkan dan merugikan konsumen. Pasien atas nama Nia Nurpalah, istri dari Lukman Syahrul warga Jalan Didi Prawira Kampung Warungjambe Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur ini merasa keberatan karena harus membayar pelayanan RSUD Cianjur sebesar Rp 1,6 juta setelah selesai rawat inap.

Alasannya karena sudah memegang kartu anggota BPJS Kesehatan Kelas 1 dimana dirinya dirawat. Sementara alasan dari pihak BPJS Kesehatan dan RSUD Cianjur menyatakan pasien itu naik kelas dari kelas tiga ke kelas satu.

Lukman menjelaskan, dulu memang keduanya terdaftar di kelas tiga. Tapi sebelum istrinya sakit dan harus dirawat di RSUD Cianjur sudah naik ke kelas satu. Namun setelah selesai masa perawatan dan hendak pulang, dia kaget karena ada tagihan sebesar Rp 1,6 juta dari pihak RSUD Cianjur.

Pihak RSUD Cianjur tetap saja melakukan penagihan walaupun dia sudah memperlihatkan Kartu BPJS kelas satu miliknya.

“Tentu saja kaget. Buat apa saya punya kartu kelas satu bila harus ditagih lagi,” kata dia.

Lukman yang juga berprofesi sebagai advokat mengingatkan pihak BPJS Kesehatan dan RSUD Cianjur untuk mematuhi Undang  undang (UU) Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 dan UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 tahun 2008.

Menurutnya, kedua produk hukum tersebut diduga telah dilanggar oleh pihak BPJS dan RSUD Cianjur, yang mana saat pendaftaran ruang kelas untuk pasien BPJS  tidak jelas informasi atau aktif tidaknya kartu tersebut. Begitu juga saat pembuatan pergantian kelas di BPJS tidak diberikan informasi berlakunya kartu pasien.

“Saya sebagaI konsumen sangat dirugikan dengan persoalan selisih Rp 1,6 juta yang harus dibayar. Karena selisih yang dikeluarkan Ruang Melati RSUD Cianjur tidak menjelaskan selisih tersebut peruntukanya untuk apa saja?” ujarnya.

Pihak RSUD Cianjur, lanjut Lukman, hanya menunjukan secara global saja Rp 1,6 juta.

Kalau urusan angsuran sudah dibayar bulan Agustus, cuma anehnya masa berlaku kartu tersebut satu bulan, tidak diberitahukan saat pembuatan kartu naik kelas dari tiga ke satu.

Seharusnya diberitahukan agar pasien bisa tidak khawatir saat menggunkannya.

“Jadi, bila alasannya kartu kelas satu yang kita pakai belum berlaku, karena komputernya terkonek masih kelas 3. Sedangkan pasien memegang kartu kelas satu,” tambahnya

Lukman berpandangan, hal inI bukti ketidaknyambungan data RSUD dan pihak BPJS. Pasien akhirnya dirugikan karena informasinya tidak lengkap,

“Kemungkinannya saya akan menggugat clas action ke pengadilan,” tukasnya.

Sementara itu Wira, salah satu pejabat dari BPJS Kesehatan Kabupaten Cianjur memaparkan, untuk pasien tersebut sudah dibuatkan jaminan pada SEP tanggal 7 Agustus 2017. Namun dari BPJS tidak ada selisih apa-apa. “Kalau sesuai hak kelas rawat,” ucapnya.

Dia melanjutkan, setelah dirinya meneruskan keluhan Lukman ke bagian Humas RSUD Cianjur, pasien atas nama Nia naik kelas. “Tapi untuk penjelasan selisihnya bisa langsung. Nanti akan dijelaskan perhitungannya bagaimana,” jelasnya .

Lanjut Wira, pihak RSUD Cianjur memberitahukan bahwa pasien atas nama Nia Nurulpalah BPJSnya masih kelas tiga. Hal itu karena dari bulan Januari pembayaran iuran per bulannya Rp 25 ribu sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017.

“Cek data di aplikasinya masih dikelas 3,” pungkasnya. (Ruslan Ependi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco