YLBHC Anggap Sosialisasi Penggunaan BPJS Kesehatan Minim

oleh

Keluarga Pasien Ngadu ke Kementrian Kesehatan

CIANJUR, waktunews.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (YLBHC) menyayangkan minimnya sosialisasi prosedur penggunaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu menyusul keluhan yang dialami pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur yang bernama Nia Nurpalah, istri dari Lukman Sahrul yang tetap ditagih biaya perawatan senilai Rp 1,6 juta meski memiliki kartu BPJS kelas satu.


Ketua YLBHC, Erwin Rustiana, menginginkan adanya keterbukaan informasi yang selengkapnya dari pihak BPJS dan RSUD Cianjur dalam semua kebijakan mengenai pelayanan kesehatan. Dia mensinyalir adanya ketidakberesan dalam hal kewajiban sosialisasinya.

Bila program negara sekelas fasilitas Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak dilakukan sosialisasi secara paripurna, maka akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.

“Untuk urusan ini masa tidak ada dana untuk sosialisasinya?” kata dia.
Menurutnya, akibat dari minimnya sosialisasi yang lakukan oleh pihak BPJS dan RSUD Cianjur mengenai prosedur penggunaan KIS mengakibatkan masyarakat yang menjadi pasien merasa dirugikan. ”Negara yang bertanggungjawab atas hal ini,” ucapnya.

Erwin menambahkan, jika saja pihak BPJS Kesehatan Cianjur gencar dalam sosialisasi mengenai KIS dari mulai tingkat pejabat, hingga masyarakat mungkin saja tidak ada lagi komplain dari masyarakat. Potensi yang ada di masyarakat Cianjur bisa diajak kerjasama.

“Mulai dari dinas terkait, DKM, Karang Taruna, RT/RW, dan media bisa diajak kerjasama,” tukasnya.
Sementara itu Karlina, perwakilan dari BPJS Kesehatan Cianjur yang didampingi oleh petugas pengelola layanan BPJS/KIS RSUD Cianjur, Wira Eka Fitri, menyatakan prosedur kartu KIS sudah tidak dicantumkan lagi klasifikasi kelasnya. Hanya bila masyarakat pemegang kartu KIS masuk rumah sakit baru akan terlihat klasifikasi kelasnya secara otomatis.

“Semuanya dibedakan dengan setoran iuran, misalnya kelas tiga Rp 25 ribu, kelas dua Rp 50 ribu, dan kelas satu, Rp 80 ribu,” paparnya.
Dia juga menerangkan pihaknya sudah melakukan sosialisasi  prosedur BPJS Kesehatan ataupun KIS pada ajang Cianjur Ngawangun lembur (CNL), atau dalam acara di sebuah radio lokal Cianjur.
“Untuk kalangan pejabat pun sudah kami lakukan kerjasama dengan BKD. Cuma untuk masyarakat umum belum,” tambahnya.

Di lain pihak, Lukman Syahrul, suami dari pasien atas nama Nia, menegaskan tidak ada pemberitahuan sebelumnya soal prosedur kenaikan kelas pelayanan dari kelas tiga ke kelas satu. Menurutnya hal itu adalah kecerobohan pihak BPJS dan RSUD Cianjur.

“Bila saja mereka menjelaskan konsekuensinya, saya tidak akan kaget dengan selisih Rp 1,6 juta yang harus saya bayar,” katanya.

Lukman juga menyanggah soal tidak adanya tulisan kelas pada KIS, yang dimiliki istrinya atasnama Nia Nurpalah dengan alamat Kp. Joglo 1/6 Sabandar Karangtengah Kab. Cianjur. Jelas di sana tertulis Tanggal lahir : 10 Februari 1970 NIK : 3204265002700001 Faskes Tingkat I : Neneng Efa Fatimah. DR.
“Saya sudah kontak Kementrian Kesehatan RI, dan mereka akan menyambut perkara ini,” pungkasnya. Ruslan Ependi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco