Madrasah Diniyah dan Ponpes Jangan Diabaikan Tolak FDS, FPP Cianjur Ingatkan Pemerintah 

oleh


CIANJUR, waktunews.com – Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Cianjur menolak dengan tegas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 tahun 2017, Tentang Hari Sekolah atau yang beken disebut Full Day School (FDS).

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Umum FPP Kabupaten Cianjur, KH Abd Wahid yang juga Mudir ma’had (pengasuh) Ponpes Almusyarrofah Cianjur. Dia menegaskan, penolakan pihaknya akan terakumulasi dalam aksi demo Bela Ponpes dan Madrasah Diniyah (Madin) yang rencananya akan digelar pada Selasa besok.

Menurutnya, di Cianjur saat ini telah berdiri ribuan pesantren dan madrasah diniyah, jauh sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan. Peran yang diambil oleh pesantren dan Madrasah Diniyah adalah sebagai lembaga pendidikan bagi rakyat pribumi atau bumiputera.

“Jadi peran strategis pendidikan ini telah dijalankan oleh ponpes dan madin sejak dahulu kala dengan melewati zaman beratus ratus tahun lamanya,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, di Kabupaten Cianjur tercatat ada sebanyak 1.247 ponpes yang tersebar di berbagai desa dan kampung. Sedangkan madin berjumlah 1.634 unit. Belum lagi Taman Pendidikan Al-Quran sebanyak 865. Tercatat pula ada sebanyak 13. 211 guru ustadz ustadzah, dab 121.777 santri usia SD yang mengikuti pembelajaran di diniyah.

Bahkan sebelum kemerdekaan, lanjutnya, tercatat beberapa pesantren telah berdiri. Di antaranya adalah Ponpes Almusyarrofah Ciwalen Warungkondang (1833),  Ponpes Jambudipa (1890), Gentur (1885), Almanshuriyah Salanangka Cilaku (1850), Cilaku Hilir (1915), Pasir Terong Maleber (1860), Darmaga Bojongpicung (1900), Joglo Cipanas (1920), Loji Cipanas (1910), Almuawanah Cianjur (1915), Gasol Cugenang (1915) dan masih banyak lagi yang sempat tercatatkan dalam penelitian FPP.

“Ini sumbangsih nyata dari ponpes dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia,” tegasnya.

Dengan adanya pesantren ini, tambahnya, rakyat Indonesia tercerdaskan, terdidik, menguasai ilmu pengetahuan, mengerti agamanya; dan tentu saja tertanam dalam jiwa mereka kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Sehingga dari pesantren inilah banyak muncul kader dai yang berdakwah ke berbagai pelosok negeri.

Mereka mendirikan lembaga, menjadi usahawan, menjadi pemimpin organisasi, bahkan ikut berjuang berperang melawan penjajah.

“Sehingga banyak di antaranya gugur sebagai Syuhada dan dikenang sebagai seorang pahlawan,” tuturnya dengan berusaha menahan air mata.

Dia memaparkan, bisa dibayangkan kalau hanya karena Permendikbud no 23 Tahun 2017 ini pesantren jadi tidak ada. Jika Madin tidak berdiri apa jadinya negeri ini. “Bagaimana nasib anak- anak bangsa sejak ke depannya? Karena itu jangan singkirkan pesantren, jangan bungkam diniyah, jangan kerdilkan eksistensinya,” harapnya.

Masih menurutnya, kalau pemerintah tidak bisa mensubsidi, tidak bisa melestarikan, dan melindungi, maka jangan hancurkan dengan mengeluarkan Permendikbud no 23 th 2017 yang isinya dirasakan sangat diskriminatif. Hal itu dinilai sangat melukai perasaan kalangan pegiat diniyah, sangat merugikan keberadaan pondok pesantren.

Lanjutnya, kalangan ponpes dan madin mengajarkan keutamaan abad atau perilaku santun pada anak didik. Ponpes dan madin menanamkan rasa takut dan malu terhadap Tuhan dan diri sendiri. Kalau hanya mengejar kepintaran murid saja, maka akan hancur bangsa. Kaum penjahat besar Indonesia dengan dakwaan korupsi bukan kalangan bodoh, tapi kaum pintar cerdik pandai. Fungsi ponpes dan madin agar anak didik bukan hanya pintar tapi juga benar.

“Yang pintar tanpa adab, mayoritas pesakitan karena pidana korupsi,” ucapnya.

Ulama muda ini juga menegaskan baru bicara skup  diKabupaten Canjur saja. Tentu jika se-Jawa Barat berapa jumlahnya ponpes dan madin pasti banyak juga menjadi korban dari sebuah kebijakan negara. Apalagi se-Indonesia tentu lebih banyak lagi. Jadi menurutnua, negara wajib menjaga aset bangsa ini, yaitu ponpes dan Madrasah Diniyah.

“Mari kita tolak FDS. Makmurkan ponpes serta madin,” ajaknya.

Dalam pemikirannya, FDS menjadi biang gaduh negeri ini dikarenakan beban waktu anak didik yang habis di sekolah. Ponpes dan madin tidak kebagian waktu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, hendaklah Mentri Pendidikan dan Kebudayaan mampu melihat dengan penuh bijaksana.

“Ambillah keputusan yang mengayomi semua pihak,” pungkasnya. Ruslan Ependi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco