Dewan Direksi PT Pos Indonesia Pecat Sepihak 6 Karyawan, SPPI Lapor ke Komnas HAM

oleh

BANDUNG, waktunews.com – Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) dalam keterangan tertulisnya menyebut, ada enam orang karyawan diperlakukan semena-mena, mereka dipecat sepihak oleh menajemen. Itu setelah sebelumnya ke enam pegawai di perusahaan tersebut mengkritik Dewan Direksi PT Pos Indonesia, yang dinilai melakukan berbagai kecurangan.

“Bahwa pemecatan itu dilakukan setelah 6 pegawai yang juga anggota SPPI mengkritik Dewan Direksi PT Pos Indonesia. Pemecatan dilakukan sepihak, itu menyalahi ketentuan dan undang-undang,” seperti yang ditulis dalam surat SPPI yang diterima harian Waktu Jabar, Selasa (22/8/2017).

Disebutkan, enam orang karyawan PT Pos Indonesia yang dipecat sepihak itu tercatat telah mengabdikan diri hingga 20 tahun.

Dan, hanya karena alergi dengan kritik yang dilontarkan SPPI melalui surat, ke enam pegawai tersebut dipecat oleh Dewan Direksi pada Senin (21/8/2017).

Mereka, para karyawan PT Pos Indonesia tersebut memang melontarkan kritik dalam bentuk surat, berisi keluhan mengenai kondisi PT Pos Indonesia yang masih jauh harapan, baik perusahaan maupun kesejahteraan pekerja.

Surat tersebut dikirimkan langsung kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, oleh enam aktivis pekerja senior di perusahaan plat merah tersebut. “Kritik yang kami sampaikan adalah dalam rangka menjalankan mandat atau tugas yang diberikan teman-teman kepada kami selaku pengurus Serikat Pekerja Pos Indonesia, karena untuk alasan tersebutlah kami dipilih dan dipercaya untuk memperjuangkan nasib teman-teman pekerja melalui Serikat Pekerja,” seperti yang ditulis dalam pernyataan SPPI.

Namun, pihak direksi sebagai pengendali perusahaan yang seharusnya terbuka dalam menerima berbagai informasi baik dari dalam maupun dari luar perusahaan, termasuk berupa kritik malah naik pitam, dan marah.

Dengan kekuatan jabatannya, Direksi PT Pos Indonesia yang tersulut kemarahannya, sambil menyebut aktivis SPPI telah melanggar tata tertib dan disiplin kerja yang menimbulkan disharmoni hubungan kerja. Kemudian melakukan pemecatan sepihak, tanpa prosedur yang benar.

Proses PHK yang dilakukan terhadap aktivis SPPI itu dilakukan tanpa diawali dengan terbitnya Surat Peringatan, baik pertama, kedua dan seterusnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 151-155 Undang-Undang RI No 13 Tahun 2013, yang juga diatur di dalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.82/DIRUT/2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero).“Ini semakin memperjelas adanya tindakan PHK yang sewenang-wenang, melanggar hukum dan HAM terhadap diri kami,” sambung tulisan di surat tersebut.

Atas alasan itu, SPPI akan mengadukan masalah tersebut ke Komnas HAM yang dilakukan pada hari ini, Selasa (22/8/2017). “Kami akan mengadu ke Komnas HAM RI. Kami memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia dan seluruh pekerja PT Pos Indonesia (Persero) dari Sabang sampai Merauke,” tutup pernyataan itu.

Dalam surat pernyataan tersebut juga dibubuhkan tanda tangan Ketua DPW IV SPPI Jabodetabek dan Banten Fadhol Wahab, Ketua DPW II SPPI-Sumbar, Riau dan Kepri Efrimar, Ketua DPW Khusus SPPI-Kantor Pusat Deni Sutarya,

Sekjend DPW Khusus SPPI-Kantor Pusat Rachmad Fadjar, Sekretaris DPW II SPPI-Sumbar, Riau dan Kepri Nurhamzah, Sekretaris DPW IV SPPI Jabodetabek dan Banten, Adang Sukarya.

Hal seperti ini tidak sepatutnya terjadi, Direksi PT Pos Indonesia yang main pecat karyawannya tanpa melalui mekanisme yang berlaku. Baik sesuai ketentuan atau peraturan internal perusahaan, apalagi melanggar undang-undang yang berlaku.

Sementara itu, dihubungi melalui telpon kepada pihak Humas PT Pos Indonesia, belum ada tanggapan terkait rilis yang diterima redaksi. *Redi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco