Warga Tegalbuleud Desak Bupati Hentikan Tambang Pasir Besi

oleh

Keberadaan Tambang Pasir Besi Merusak Infrastuktur

SUKABUMI, waktunews.com – Puluhan warga Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi menggeruduk Gedung Pendopo Sukabumi, Selasa (29/8/2017). Kedatangan mereka untuk meminta Bupati Sukabumi memberhentikan pertambangan pasir besi di wilayahnya.

Berdasarkan pantaun, warga berdatangan dengan membawa berbagai atribut penolakan. Kedatangan mereka langsung disambut para pejabat di ruangan Pendopo untuk berdiskusi terkait permasalahnnya.

Perwakilan Warga Kecamatan Tegalbuleud Aden S Sastrawijaya mengatakan, warga meminta semua izin pertambangan di daerahnya dicabut. Pasalnya, pertambangan tersebut sangat mengganggu masyarakat dan merusak lingkungan. “Kita minta semua izin pertambangan dicabut. Kami ingin sepanjang area dari mulai Muara Cikaso hingga Cibuni kembali ke zona pariwisata,” ujarnya.

Keberadaan enam perusahaan tambang di daerahnya itu sangat merusak infrastruktur. Bahkan, sejumlah jalanan hancur akibat hasil tambangnya dibawa menggunakan kendaraan dengan tonase besar. “Kontribusi kendaraan tambang itu sangat besar terhadap kerusakan jalan. Selain itu, daerah sekitar juga bising akibat proses penambangan itu,” ucapnya.

Selain itu, kata Aden, banyak kecurangan yang dilakukan oleh para pengusaha tambang itu. Seperti halnya, pengelohan pasir besi tidak setengah jadi. Seharusnya, hasil tambang itu dibuat menjadi setengah jadi sebelum dikirim ke tempat lain. “Ssaat ini tuh, hasil tambanngya masig berupa konsentrat pasir, bukan bahan setengah jadi,” terangnya.

Ditambah lagi, kata Aden, proses pengirimannya tidak melalui laut. Padahal, hasil tambang itu, proses pengirimannya harus melalui laut. “Iya pengirimannya lewat darat. Itu sudah menyalahi. Selain itu, kami sebagai warga sekitar sudah tidak melihat pemandangan laut. Sebab, area sekitar ditembok tinggi,” paparnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Sumber dan Daya Mineral Adi Purnomo mengatakan, permberhentian izin terdapat aturannya. Bahkan, harus jelas alasannya. “Izin berakhir itu ada aturannya. Datannya harus valid dan ada benar. Izin itu bukan sesuatu yang absolut,” terangnya.

Apalagi saat ini, kewenangan energi dan sumber daya mineral itu dari provinsi. Sehingga proses izin itu berada di tingkat gubernur. Sedangkan pengawasannya dari kementerian. “Bupati yang punya wilayah, izin gubernur, dan yang punya kewenangan di pembinaan dan pengawasan adalah menteri,” jelasnya. M0ch Pajar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco