Libatkan Kejaksaan dan Polres Pemkot Sukabumi Cegah Penyelewengan Barjas

oleh

SUKABUMI, waktunews.com – Pemkot Sukabumi melibatkan unsur Kejaksaan Negeri dan Polres Sukabumi Kota dalam proses pengadaan barang dan jasa. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi masalah hukum yang timbul saat proses pengadaan barang dan jasa.“Pengawalan supaya tidak salah, proses lelang yang benar agar diketahui oleh semua yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa,”kata Walikota Sukabumi HM.Muraz usai membuka Rakor Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (P4D) di salah satu Hotel di wilayah jalan Siliwangi Kota Sukabumi, Kamis (7/9). Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala SKPD, Unit Layanan Pelelangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Muraz menekankan, jajarannya yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa harus bisa mencegah kemungkinan hal yang bisa menimbulkan masalah hukum sejak awal. Untuk itu, PPK harus memiliki Sertifikasi Barang dan Jasa. “Kalau ada yang salah atau kurang segara diperbaiki. Dalam pelaksanaannya ada yang ngaco harus segera dilurusin,”ujarnya.

Diungkapkan, adanya dana yang terserap lantaran rasa takut yang berlebihan dari PPK tidak terjadi lagi. Bagi PPK yang telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa telah diberi ilmu untuk melaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. “Kalau yang tidak tau akan bingung, mau mengerjakannya jadi takut. Tapi kalau yang sudah tersertifikasi bisa diantisdipasi. Kalau ada yang nakal P4D yang mengawal. Selama ini harus diakui belum optimal, nanti mudah-mudahan lebih optimal,”harap walikota.

Kajari kota Sukabumi, Genora Zarina mengatakan, siap melakukan pengawalan dan pengamanan sepanjang diminta oleh pemerintah daerah. Sebab, tugas ini bari dilaksanakan atas permintaan pihak yang meminta untuk dilakukan pendampingan. “Pendampingan dan pengawasan utamanya terkait proyek yang bernilai strategis sebagaiman amanat Inpres No 1 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ada sekitar 255 jenis kegiatan,”katanya.

Namun, Genora mengakui belum bisa mengamati potensi penyimpangan karena masih akan melakukan pemetaan terlebih dahulu. Apalagi, kegiatan yang akan dilakukan belum diinventarisasi. “Kami akan maving dulu kegiatan apa saja yang akan, sedang dan telah dilakukan,”katanya.

Kabag Hukum Setda Kota Sukabumi, Een Rukmini menjelaskan, P4D untuk mengeleminir terjadinya tindakan hukum dibidang pengadaan barang dan jasa. Sehingga, semua pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan sesuai dengan aturan tanpa tersangkut masalah hukum. “Bagaimana pun pelaksanaan kegiatan butuh pendampingan baik dari polres maupun kejaksaan,”katanya.

Tim P4D ini akat dia akan mendampingi mulai awal sampai akhir tahapan. Untuk mendapat pendampingan, SKPD terlebih dulu ke P4D untuk diminta pendampingan. Selanjutnya kejasaan menggelar ekpose terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, baik lokasi maupun besar anggarannya. “Kejaksaan menentukan dan memberikan masukan. Pihak ketiga atau rekanan juga bisa minta advise ke P4D. Kami berharap, semua kegiatan berjalan lancar dan tidak ada yang tersangkut masalah hukum,”pungkasnya.Rezki Adisty

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco