Perlu Pengkajian Untuk Tukin

oleh
Walikota Sukabumi : M. Muraz

SUKABUMI, waktunews.com– Derasnya dorongan pemberlakuan Tukin (Tunjangan Kinerja) bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (pemkot) Sukabumi ditengah minimnya anggaran dan masih belum jelasnya regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, sangat berlebihan dan terkesan sangat memaksakan. Hal itu dikatakan oleh Walikota Sukabumi M. Muraz. Kemarin.

“Ada yang bilang untuk gaji seorang lurah bisa mencapai Rp12 juta per bulan. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi semua pihak terutama di kalangan pegawai di PemkotSukabumi. Karena anggaran gaji lurah sebesar itu sumbernya dari mana? Sebab apabila mengandalkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi tidak akan mencukupi,”terangnya.

Makanya lanjut Muraz, penerapan Tukin bagi para PNS ,idealnya harus dibarengi dan diimbangi dengan peningkatan PAD Kota Sukabumi. Karena apabila tanpa hal tersebut, niscaya pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih hingga saat ini, payung hukum yang mengatur tentang hal tersebut masih belum jelas. Ditandaskannya, hal tersebut akan menimbulkan masalah baru bagi Pemkot Sukabumi. Sebab anggaran Tukin yang harus dialokasikan untuk para PNS, ini nilainya dipastikan terlampau besar, dan apabila dipaksakan dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas serta payung hukumnya belum jelas, bisa terkena sanksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit.”Selain itu juga untuk memberlakukan program Tukin ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para PNS. Diantaranya analisis jabatan, beban kerja serta analisis organisasi.Sebenarnya kita sudah melaksanakan program Tukin, hanya saja penamaan pos anggarannya yang berbeda, seperti Tunjangan Daerah (Tunda) yang sejak awal sudah dilaksanakan. Yang membedakan itu, Tukin mencakup keseluruhan, sedangkan Tunda tidak menyeluruh,”tandasnya.

Lebih jelas Muraz menambahkan, warga masyarakat dan para PNS harus mengetahui, apabila Tukin ini diberlakukan akan menyedot anggaran PAD Kota Sukabumi yang cukup besar. Sebab anggaran untuk Tukin ini bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, tapi harus bersumber dari PAD. Sedangkan PAD Kota Sukabumi, hingga triwulan ketiga tahun 2017 baru mencapai Rp38 milyar, dan apabila harus digunakan untuk membiayai program Tukin, akan ada pos-pos anggaran pembangunan yang harus dikurangi.Rezki Adisty

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco