Apdesi Tolak MoU tiga Kementrian dan Lembaga soal pengawasan penggunaan Dana Desa

Link Banner

Bandung, waktunews.com – Soreang Nota kesepahaman (MoU) yang telah di teken oleh  tiga kementerian/lembaga yang mengatur kerja sama dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa, menimbulkan polemik dikalangan kepala desa. Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), menolak MoU tersebut karena dikhawatirkan melahirkan intimidasi dalam pengelolaan dana desa, MoU tersebut dapat melahirkan stigma jika pemerintahan desa adalah “sarang koruptor”, bahkan dapat menimbulkan kriminialisasi administrasi.

Pembina Apdesi Kabupaten Bandung yang juga Dosen Fakultas Hukum Unpas, Dr Atang Irawan mengatakan, penegakan hukum (law enforcement)  dalam pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang penting dalam sebuah  negara hukum agar menimbulkan efek jera bagi subjek. Tujuannya, untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntable. Namun demikian, penegakkan hukum tidak melulu harus digunakan dengan cara pendekatan pidana, akan tetapi banyak instrumen hukum lain yang dapat dijadikan sebagai media untuk menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, apalagi dalam hukum pidana dikenal asas asas ultimum remedium tidak melulu penegakkan hukum pidana menekankan pada asas primum remedium.

“Coba lihat pasal 24 ayat 1 UUD 1945, yang memerintahkan bahwa penegakan hukum itu harus dilaksakanakan dengan memenuhi rasa keadilan. Jadi tidak hanya pendekatan kepastian hukum semata, namun harus mengandung nilai-nilai keadilan, sehingga makna dari  ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum mencakup penegkakan berdasrkan  nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bukan semata-mata ‘the rule by law’ menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka,” kata Atang yang juga staf ahli DPR RI dan DPD RI kepada wartawan di Soreang, kemarin (1/11).

Menurut Atang, MoU yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut, lebih menekankan pada aspek pidana, dengan melekatkan instrumen kepolisian pada tingkat paling bawah untuk melakukan pengawasan. Padahal sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada lembaga/institusi tertentu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengleolaan dana desa seperti BPK, BPKP , inspektorat daerah, SKPD terkait bahkan KPK dan Kejaksaan. Apalagi disisi lain terdapat instruksi Presiden No 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang mengedepankan pada aspek penyelesaian administrasi.

“Dalam Diktumnya juga disebutkan, jika Kejaksaan dan Kepolisian mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini harus dilakukan  sebelum penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selain itu, jika dibandingkan dengan besaran anggaran “jauh pangganag dari api” sehingga tidak memenuhi esesni keadilan dalam  Law enforcement,” katanya.

Lebih lanjut Atang menjelaskan, realisasi dari MoU ini jika tidak berhati-hati, bisa berakibat seperti apa yang dibayangkan oleh para kepala desa. Yakni  akan menimbulkan stigma bahwa kades adalah koruptor, dan kecenderungan tidak dapat terhindar dari kriminalsiasi administrasi. Sehingga, akan menimbulkan rasa tidak nyaman ancaman ketakutaan bagi kepala desa

“Sebaiknya MoU tersebut dalam pelaksanaanya harus memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni harmonisasi dan sinkronisasi. Khususnya, mengenai implementasi dari ruang lingkup MoU, baik kewenangan maupun lingkup materinya, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dimasa datang,” ujarnya

Diberitakan sebelumnya Apdesi keberatan pengawasan Dana Desa, adanya pengawasan melekat yang bisa dilakukan oleh setiap Polsek terhadap penggunaan dana desa dinilai Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Hilman Yusuf Sangat berlebihan.

Menurutnya, dalam pengawasan dan pembinaan selama ini penyaluran dana desa sebetulnya sudah cukup baik. Bahkan, KPK, Kejaksaan,BPK dan Inspektorat turut memantau penggUnaan dana desa. Namun, dengan melibatkan Polsek dan Babinkamtibmas untuk ikut dalam pengawasan, dirasakan tugas tersebut terlalu mengada-ada.

“Seluruh aparat desa seperti diawasi dan dijadikan target baik itu oleh aparat, LSM, sampai wartawanpun ikut menanyakan,”jelas Hilman ketika ditemui selasa, (25/10) lalu

Hilman menilai, dana desa yang yang disalurkan sebetulnya diberikan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat dengan membuat berbagai program. Namun, bila pengawasan ini dilakukan secara langsung bukan tidak mungkin seluruh kepala desa dan aparaturnya akan merasa ketakutan dan program tidak berjalan.

Memberikan pengawasan penggunaan anggaran memang perlu dilakukan. Tetapi, pengawasan tidak perlu sampai berlebihan dengan melibatkan Kapolsek dan Jajarannya.

“Jadi bukannya malah lancar programnya nanti malah memiliki efek takut salah dan takut bermasalah dengan hukum padahal uangnnya enggak seberapa,”jelas Hilman.

Hilman memaparkan, bentuk pengawasan dan pencegahan bagi aparatur desa sebenarnya sudah diberikan pembekalan pelh pihak terkai. Dengan begitu, pada pelaksanaannya kepala desa harus bisa menggunakan dana sesuai petunjuk teknis (Juknis).

Selain itu pengawasan yang dilakukan masyarakat dan pihak terkait sebetulnya sudah cukup baik. Tinggal pemerintah harus lebih memperbanyak tenaga pendamping untuk memberikan bimbingan lanjutan.

“Kenapa selalu anggaran desa yang disoroti, coba saja bandingkan dengan pejabat setingkat Kabid dan Kasi di tingkat kabupaten, mereka pegang uang bisa lebih dari Rp 20 miliar, sudah begitu didampingi konsultan profesional.

Selain itu, dengan segala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan gaji yang diterima. Kades dibebani tanggungjawab besar. Sehingga, dengan pemberian dana desa tersebut tidak sebanding dengan penghasilan aparaturnya.

Hilma yang juga menjabat sebagai Kades Cukanggenteng ini, mengatakan, kualitas tenaga pendamping yang diberikan tidak memiliki kridibilitas yang memadai. Sehingga ketika ada pertanyaan pendamping banyak yang tidak memahami.

Dirinya mencontohkan, selama ini anggaran yang diterima sudah dipotong PPN, padahal, berbagai barang telah dibelanjakan malah dikenakan pajak kembali. “Itu kan artinya terjadi double pemotongan,”jelas dia. (Tandi)

Category: Hukum & PolitikTags:
resto
No Response

Leave a reply "Apdesi Tolak MoU tiga Kementrian dan Lembaga soal pengawasan penggunaan Dana Desa"

[+] kaskus emoticons