Mantan Kabagdispora Ditetapkan Tersangka, Advokat Minta Kejari Terbuka Penanganan Kasus Bansos 2011

oleh

CIANJUR, waktunews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, menetapkan tersangka terhadap salah seorang pejabat Cianjur, berinisial DAM, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2011.

Petepatan tersebut, setelah keluarnya Surat Penetapan Tersangka (SPT) Kejari Cianjur nomor surat 2071/0.2.18/Fd.1/10/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negri Cianjur tanggal 19 Oktober 2017 lalu.

SPT tersebut sebagai tindak lanjut dari Perintah Penyidikan (Sprindik) dari Kajari Cianjur bernomor Print – 430/0.2.18/Fd.1/03/2017 tertanggal 2 Maret 2017 serta Frint – 1716/0.2.18/Fd.1/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Bantuan Sosial Melalui Bidang Keagamaan, Pendidikan dan Olah Raga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011 sebesar RP. 6.142.075.

Kasi Intel Kejari Cianjur, Agus Hariono mengatakan, pihaknya mengundang DAM pada Kamis (2/11/2017) kemarin, untuk pemeriksaan yang kedua kali. Sebelumnya, Dadan sudah menjalani pemeriksaan satu kali. “Hari ini undangan yang kedua,” kata Agus, kemain.

 DAM ditetapkan jadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan bantuan sosial melalui bidang keagamaan, pendidikan dan olahraga yang bersumber dari APBD Cianjur tahun 2011 sebesar Rp 6.142.075.000. Saat itu, DAM menjabat sebagai Kabag Dispora Kabupaten Cianjur.

Sebelum menetapkan DAM yang kini menjabat sebagai Camat Cilaku sebagai tersangka pihak Kejaksaan Negeri Cianjur telah memperoleh bukti awal yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka dalam kasus bantuan sosial.

Sementara itu, Praktisi hukum yang juga Advokat Cianjur, D Muharam Djunaedi mengapresiasi terhadap langkah yang diambil oleh Kejari Cianjur dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. “Walaupun terkesan cukup lambat, saya tetap mengapresiasinya,” katanya.

Advokat yang akrab disapa Kang Oden ini juga mengharapkan pihak Kejari Cianjur terbuka dalam proses hukum dugaan tidak pidana korupsi ini. “Penanganan kasus korupsi seperti ini adalah barang langka di Cianjur. Masyarakat berhak tahu,” ujarnya.

Sebagaimana terjadi pada kasus dugaan tindak pidana korupsi lain, lanjut Oden, kasus dana Bansos yang terjadi tahun 2011 ini, kemungkinan besarnya dilakukan secara kumulatif atau tidak dilakukan oleh satu orang saja.

Pihaknya mengingatkan, Kejari Cianjur agar menjaga hak – hak hukum tersangka. Yang salah satunya adalah untuk didampingi oleh pengacara saat masuk pada tahap pemeriksaan dari awal sampai akhir.

Demikian juga, lanjut dia, masyarakat diharapkan tetap berpegang pada prinsip atau azas pra duga tidak bersalah pada kasus ini sebelum adanya putusan yang ingkrah oleh Majlis Hakim. “Penetapan tersangka adalah hak Kejaksaan. Harus kita hargai itu,” pungkasnya.

Sedangkan DAM yang ditersangkakan pada kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejari Cianjur tidak bisa dihubungi melalui dua nomor telepon selulernya. Eki Rizky/Ruslan Ependi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco