Kembali Mangkir Panggilan Pemeriksaan, Kejari Bakal Jemput Paksa DAM Kembali Mangkir Panggilan Pemeriksaan Kejari Bakal Jemput Paksa DAM

oleh

CIANJUR, waktunews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, bakal melakukan pemanggilan paksa terhadap Dadan Akhmad Muharam (DAM), untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana Bantuan Sosial (Bansos). Pasalnya, DAM yang kini menjabat sebagai Camat Cilaku tersebut, tidak menunjukan prilaku kooperatif usai dipanggil kejari sebanyak dua kali.

Kasi Intel Kejari Cianjur, Agus menuturkan, sejak dikeluarkan Surat Penetapan Tersangka (SPT) tanggal 19 Oktober 2017 lalu, DAM sudah dua kali dipanggil untuk diperiksa oleh Kejari Cianjur. Namun hingga saat ini, DAM belum sanggup memenuhi panggilan tersebut.

“Kalau sudah tiga kali dipanggil masih belum bisa memenuhi, kami akan melakukan pemanggilan paksa terhadap DAM,” tegasnya.

Usai dua kali mangkir dipanggil untuk diperiksa, DAM kepada Kejari belum memberikan alasan yang patut untuk tidak menghadiri pemeriksaan. Adapun kata Agus, beberapa faktor yang bisa menjadi penhalang pemeriksaan yaitu tugas negara, sakit, dan urusan keluarga.

“Kalau ada tiga alasan itu, yang bersangkutan berhak untuk tidak menghadiri panggilan pemeriksaan,” ujarnya.

Melihat kerugian negara yang disebabkan oleh DAM sebesar Rp 6 Miliar, menurut Agus, yang bersangkutan diperkirakan akan dijatuhi vonis minimal empat tahun kurungan, serta diwajibkan untuk mengembalikan jumlah uang tersebut.

“Tapi kalau urusan diberhentikan atau tidaknya ia menjadi PNS, sesuai dengan aturan yang berlaku itu merupakan kewenangan pimpinan daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang membawahinya,” tutupnya.

Sebelumnya, Kejari Cianjur, menetapkan tersangka terhadap DAM, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2011.

Petepatan tersebut, setelah keluarnya Surat Penetapan Tersangka (SPT) Kejari Cianjur nomor surat 2071/0.2.18/Fd.1/10/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negri Cianjur tanggal 19 Oktober 2017 lalu.

SPT tersebut sebagai tindak lanjut dari Perintah Penyidikan (Sprindik) dari Kajari Cianjur bernomor Print – 430/0.2.18/Fd.1/03/2017 tertanggal 2 Maret 2017 serta Frint – 1716/0.2.18/Fd.1/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Bantuan Sosial Melalui Bidang Keagamaan, Pendidikan dan Olah Raga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011 sebesar RP. 6.142.075. Eky Rizky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco