Permendagri No 12 Bikin UPTD Was – Was

oleh
LESU: Ketua UPTD Bojongpicung dan rekannya nampak lesu memikirkan nasib para honorer paska pembubaran UPTD Pendidikan tahun depan.

BOJONGPICUNG, waktunews.com – Sejumlah pejabat di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan mengaku was-was. Pasalnya, adanya pemberlakuan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan.

Salah satu UPTD yang mengaku khawatir, yakni Kecamatan Bojongpicung. UPTD Pendidikan Bojongpicung salah satu dari sekian banyak yang akan dibubarkan membuat para penghuninya was – was akan nasib kedepannya.

Kepala UPTD Bojongpicung Deni Suwarna mengaku tidak bisa berbuat banyak terhadap nasib para pegawai honorer yang berjumlah 6 orang. Sedangkan pegawai dengan status PNS kemungkinan akan ditarik ke dinas kabupaten.  “Ya mau bagaimana lagi, mikirkan nasib sendiri saja sudah bingung,” katanya.

Dia juga menerangkan, tugas pokok dan pungsi UPTD untuk menyelenggarakan pendidikan di tingkat kecamatan akan diambil alih langsung oleh Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). “Kan Dapodik, nanti akan online melalui internet,” ucapnya.

Kemungkinan, menurut dia, akan terjadi setelah pembubaran. Namun, kata dia, UPTD sudah kerepotan, apalagi tidak ada UPTD, seperti laporan bisa langsung secara online, tapi tetap harus ada print out. “Katanya Bulan Januari nanti kita dibubarkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Untuk Penegakan Hukum (Ampuh) Yana Nurjaman, menyatakan bahwa pembubaran UPTD Pendidikan mau tidak mau harus dilaksanakan.  “Aturannya sudah ada, dan harus dilaksanakan,” katanya.

Yana mengharapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, terutama dinas terkait, segera memikirkan nasib penghuni UPTD Pendidikan.  “Masa harus dimobilisir jadi buruh pabrik,” ujarnya. Ruslan Ependi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco