Pimpinan KPK: Kami Bisa Panggil Paksa Setya Novanto

oleh

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif menegaskan bahwa pihaknya bisa memanggil paksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto. Hal ini menyusul sikap Novanto yang sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah.

“Kalau panggilan ketiga tidak hadir, KPK berdasarkan hukum kan bisa memanggil dengan paksa,” kata Laode di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Laode pun menegaskan KPK akan memanggil paksa Setya Novanto apabila terpaksa. Namun, ia berharap Novanto bisa kooperatif dan menghadiri panggilan pemeriksaan.

“Kalau seandainya terpaksa iya (dipanggil paksa), tapi saya kira beliau ini kan dipanggil sebagai saksi. Kita berharap beliau hadir tanpa harus dipanggil paksa,” kata dia.

Laode juga menegaskan KPK tidak perlu mendapatkan izin Presiden untuk memanggil Novanto. Setya Novanto kembali tidak menghadiri panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (13/11/2017). Ini adalah ketiga kalinya Novanto mangkir diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan kasus e-KTP untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Novanto beralasan bahwa KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya. Alasan serupa juga sempat digunakan Novanto pada pemanggilan sebelumnya.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah meminta Setya Novanto tak menarik-narik Presiden Joko Widodo ke dalam proses perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik.

“Jangan sampai Presiden ditarik-tarik dalam proses KTP elektronik yang sedang kami tangani ini. Sebab, wilayahnya berbeda,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Hal ini disampaikan Febri menanggapi pernyataan kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi. Fredrich sebelumnya menyatakan akan meminta perlindungan Presiden, TNI, hingga Polri apabila KPK memanggil paksa kliennya.

“Saya tidak tahu itu (perlindungan) dalam bentuk apa ya. Tapi saya kira Presiden Jokowi sering sekali mengatakan mendukung dan memiliki komitmen untuk pemberantasan korupsi,” ucap Febri.

Febri menambahkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juga sudah mengatur secara tegas bahwa KPK tidak perlu meminta izin Presiden untuk memeriksa anggota DPR.

Sebab, KPK menyidik kasus korupsi yang merupakan tindak pidana khusus. Oleh karena itu, tidak tepat apabila Novanto enggan menghadiri panggilan karena KPK tak mengantongi izin Presiden.

“UU MD3 pun mengatur secara spesifik ketentuan itu (izin Presiden untuk memeriksa anggota DPR) hanya untuk pidana umum,” ucap Febri.

Setya Novanto Tak Akan Pedulikan Panggilan KPK

Sementara, Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan, Setya Novanto, tidak akan datang memenuhi panggilan KPK dalam waktu dekat. “Jelas (tidak akan datang memenuhi panggilan KPK),” ujar Fredrich, di Gedung MK, Jakarta, usai mendaftarkan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke MK, Senin (13/11/2017)

Menurut dia, Ketua Umum Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi pemanggilan KPK sampai ada putusan MK terhadap uji materi UU KPK yang diajukan oleh Setya Novanto.

Fredrich mengatakan, sikap Setya Novanto itu meniru apa yang dilakukan oleh KPK terhadap Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di DPR.

“Kan mereka (KPK) juga menguji wewenang Pansus untuk memanggil. Mereka kan selalu mengabaikan panggilan Pansus dengan alasan menunggu putusan MK,” kata Fredrich.

“Kami juga sekarang mengatakan bahwa klien kami akan menunggu putusan MK untuk menentukan sikap,” lanjut dia.

Sebelumnya, Fredrich Yunadi, mengatakan, ada dua pasal dalam UU KPK yang digugat. Pertama, Pasal 46 ayat 1 dan 2. Pasal ini digugat lantaran dianggap mengesampingkan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, pasal yang digugat adalah Pasal 12 UU KPK. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada KPK meminta imigrasi untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri maupun pencekalan terhadap seseorang.

Hal itu, menurut Fredrich, bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan wewenang atas Imigrasi untuk mencegah seorang yang masih dalam penyelidikan ke luar negeri adalah inkonstitusional. Ricky/Net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco