Tujuh Kepsek SD Kedapatan Double job

oleh

Yayasan PGRI Tabrak Aturan Rangkap Jabatan

CIANJUR, waktunews.com – Kebijakan yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang menetapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) definitif di sekolah dasar (SD), untuk memimpin sekolah binaannya disoal. Lantaran hal tersebut berbenturan dengan aturan disiplin PNS, yang tidak boleh merangkap jabatan. Selain itu, faktor fokus kinerja PNS yang rangkap jabatan juga menjadi pertanyaan sejumlah pihak.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, saat ini tercatat ada tujuh pejabat definitif kepala sekolah di tiap-tiap kecamatan yang diizinkan memimpin sekolah Yayasan PGRI. Di antaranya pejabat tersebut bertugas di Kecamatan Cikalongkulon, Karangtengah, Kadupandak, Tanggeung, Warungkondang, Cikadu, dan Cidaun.

Kasubag Kepegawaian Disdikbud Kabupaten Cianjur, Sukirman mengatakan, bila dikaitkan dengan aturan memang pejabat yang merangkap tidak dibenarkan. Alasannya, karena jika pada waktu yang bersamaan satu orang melakukan dua pekerjaan itu maka konsentrasinya akan tergaggu.

“Terlepas dari kebijakan yayasan yang meminta PNS deifitif untuk memimpin sekolahnya itu di luar tanggungjawab kami. Pasalnya dari sini kami hanya memberikan izin saja,” ujarnya.

Sambung Sukirman, merujuk kepada pernyataan kepala Disdikbud yang hendak menertibkan adanya pejabat yang merangkap, dirinya mengaku setuju. Ketegasan untuk memilih patut dilakukan dinas, mengingat mutu kinerja di dunia pendidikan harus terus dijaga dan ditingkatkan.

“Saya setuju dengan pak kepala dinas, untuk menertibkan beberapa pejabat definitif di SD yang kedapatan mengisi jabatan juga di sekolah swasta,” sambung dia.

Sementara itu, Ketua Yayasan PGRI Cianjur, H Jarwoto mengungkapkan, berdasarkan anggaran dasar rumah tangga (ADRT) yayasan, rangkap jabatan itu mungkin saja dilakukan. Lantaran proses perizinan rangkap tersebut dikeluarkan dinas, serta berdasarkan pengetahuan diatas sehingga tidak dianggapnya tidak ilegal.

“Izin memimpin sekolah itu dikeluarkan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Cianjur dan Disdikbud Cianjur. Kami lakukan itu pun, karena kami menghargai yang bersangkutan mungkin perintis dari sekolah yayasan PGRI,” ungkapnya.

Namun begitu, Jarwoto tidak berbesar kepala. Ia menerima pernyataan Kepala Ddisdikbud yang keberatan dengan hal ini, dan akan melakukan penertiban. Supaya para kepsek bisa menunjukan kinerja terbaiknya dan menunjukan efektifitasnya, ia menyetujui pencabutan izin memimpin di sekolah yayasan.

“Kalau dinas keberatan boleh langsung dicabut lagi. Sebetulnya juga kepala sekolah negeri diperbantukan di swasta, inginnya di negeri gak di swasta. Juga kalau hanya satu begitu kan bisa jauh lebih efektif,” tandasnya. Eky Rizky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco