DPKPP Tidak Pernah Diam Dalam Program Rutilahu

0 68
Link Banner

Berpose : Kabid Kawasan Pemukiman DPKPP Kabupaten Cianjur Yedi Indraguna (kedua dari) beserta jajarannya dilokasi Program Rutilahu Desa Songgom Kecamatan Gekbrong saat proses perbaikannya baru 50%.

Persoalan Rumah Tidak Layak Huni Yang Begitu Banyak, Tidak Seimbang Dengan Kemampuan Keungan Negara.

CIANJUR, waktunews.com – Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cianjur selama Tahun 2017 ini sudah melaksanakan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 925 unit, (2/12)

Jumlah unit tersebut terdiri dari 612 unit dengan dana Bantuan Provinsi, 310 dari dana bantuan stimulan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lalu 3 unit lagi dari APBD Kabupaten Cianjur.

Menurut Kepala Bidang Kawasan Pemukiman  pada DPKPP Yedi Indraguna, bahwa Program Rutilahu yang sudah terealisasi sejak tahun 2012 lalu hingga sekarang berjumlah 5. 463 unit.

“Sejak 2012 lalu itu juga, kita yang mengusulkan. Dan Alhamdulillah bisa diterima baik oleh Kementrian, dinas provinsi maupun Pemkab Cianjur,” terangnya.

Untuk Tahun 2017 sekarang, lanjut Yedi, jumlah unitnya, yaitu dari Kementrian PUPR, sebanyak 310 unit untuk 4 desa di Kecamatan Cijati dan 3 desa lainnya di Kecamatan Gekbrong, dengan biaya sebesar Rp. 3. 100. 000. Dari APBD Cianjur hasil perubahan sebanyak 3 unit besaran anggarannya Rp. 10 juta, dan satu dari Banprov di Kelurahan Solokpandan dengan biaya sebesar Rp. 25 juta.

“Sedangkan untuk Program Rutilahu beranggaran Banprov yang bekerjasama dengan Kodam III Siliwangi berjumlah 612 dengan biaya sebesar Rp. 8. 262. 000. 000,” tambahnya.

Yedi merasa perlu menjelaskan persoalan program ini, karena sering masyarakat awam yang beranggapan bahwa Pemkab Cianjur lalai dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni warganya. Sedangkan dalam setiap tahun, program Rutilahu selalu terealisasi hasil dari usulan DPKPP.

“Kita tidak diam. Setiap tahunnya kita bekerja mendata, mana rumah warga yang layak masuk program dan mana yang harus ditunda,” jelasnya.

Kabid Kawasan Pemukiman ini memaparkan persoalan syarakat utama rumah yang akan masuk dalam pendataan calon penerima Program Rutilahu adalah harus diatas tanah milik pribadi, demikian juga bukan bukan rumah sewaan, kontrakan, gadaian apalagi kosan.

“Bila rumah yang diajukan berdiri diatas tanah orang lain, ataupun rumah kontrakan, setelah selesai diperbaiki, lalu disuruh pergi sama yang punya tanah ataupun rumah kontrannya, kan berabe juga,” paparnya.

Walaupun demikian, sebagai pejabat yang berwenang dalam persoalan perbaikan rumah butut milik masyarakat, Yedi mengaharapkan kesadaran dari semua pihak. Bahwa antara kebutuhan memperbaiki rumah tidak layak huni yang begitu banyak di Cianjur, berbanding dengan kemampuan keuangan pemerintah itu sangat tidak berimbang.

“Keuangan Negara ada batasnya. Kami hanya membuat skala prioritas saja,” ucapnya.

Solusi dari persoalan ketimpangan tersebut, tambahnya, adalah pada kehendak baik dari pemerintah desa, dimana warga yang memiliki rumah tidak layak huni itu berada. Kucuran dana pembangunan yang besar dari pemerintah melalui Dana Desa, Banprov ataupun Dana Bagi Hasil, harus pula disishkan bagi perbaikan rumah warganya.

“Kami di DPKPP sedang mengusahakan sumber pendanaan lain yang akan mengajak Baznas Cianjur. Ataupun melalui kerjasama dana CSR,” pungkas Yedi saat ditemui diruang kerjanya. Ruslan Ependi

Category: Waktu CianjurTags:
resto
No Response

Leave a reply "DPKPP Tidak Pernah Diam Dalam Program Rutilahu"

[+] kaskus emoticons