Inisiatif, Vila Disewakan Mau Bayar Pajak

oleh

Inisiatif, Vila Disewakan Mau Bayar Pajak

Salah satu vila di Desa Sindangjaya

CIPANAS – Sejumlah warga Sindangjaya berinisiatif untuk mengelola vila sesuai dengan aturan. Sehingga vila yang disewakan mau membayar pajak 10 persen dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur.

Bagian Keuangan CV Kemuning Abadi Dikdik Sadikin menjelaskan, saat ini sudah ada beberapa vila di Kampung Sindanglaya, tepatnya di Vila Lotus Desa Sindangjaya yang sudah taat aturan dengan membayar pajak. Bahkan saat ini pihaknya sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP-D).

“Ini kami lakukan berdasarkan UU no 28 thun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Perda Kabupaten Cianjur no 2 tahun 2011 tentang Pajak daerah. Sehingga vila yang disewakan pun wajib berkontribusi membayar pajak demi pemasukan PAD,” ungkapnya.

Menurutnya sudah seharusnya vila yang disewakan sebagai objek pajak ini membayar pajak. Seharusnya pemerintah bisa mempermudah untuk proses pelaksanaanya, akan tetapi nyatanya untuk membuat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dipersulit dan biayanya pun mahal.

“Sesuai Permen Kebudayaan dan Pariwisata no PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata cara pendaftaran usaha penyediaan akomodasi, setiap pelaku usaha harus terdaftar. Namun mau mendaftarkan usaha pariwisata pun mahal dan sulit,” keluhnya.

Meskipun demikian dirinya bersama para pengurus vila yang tergabung dalam badan hukum sudah legal dan pembayaran pajak sudah dibayarkan sejak bulan Juli dan Agustus.

“Para pengurus vila menyambut positif dengan apa yang kami lakukan, karena mereka pun ingin legalitas yang jelas. Kita pun siap membantu untuk meningkatkan PAD Cianjur,” tuturnya.

Dikdik mengaku, dalam satu vila untuk biaya sewa di Lotus Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per malam, para tamu sendiri menyadari aturan pajak 10 persen dan siap membayarnya.

“Meskipun pasang surut ramainya vila kami pun akan taat pajak, dan siap menyetorkan setiap bulannya,” ungkapnya.

Tentunya, jika hal ini disosialisasikan oleh pemerintah kabupaten hingga ke tingkat desa pastinya para pengelola vila sendiri akan membayar pajak. Pasalnya mereka juga enggan disebut liar.

“Cianjur Utara ini idientik dengan kawasan wisata sehingga penyewaana vila itu sudah dilakukan beberapa desa di Kecamatan Cipanasn, Pacet, dan Sukaresmi. Makanya agar mereka bisa masuk PAD, hal ini harus disosialisasikan secara merata,” pungkasnya. W10/Kie

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco