Anggota Komisi VIII minta Menag Cabut Daftar 200 Mubaligh

oleh

 

Foto: Ruslan Ependi/ waktunews.com,
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, H. Deding Ishak yang juga Ketua MDI ingatkan Kemenag akan potensi konflik ditengah masyarakat, dengan dikeluarkannya daftar 200 mubaligh yang direkomendasi. Melakukan pembinaan dengan bekerjasama Ormas Islam menurutnya lebih efektif menghasilkan dai-dai yang handal dan tidak profokatif.

CUGENAG – Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Deding Ishak mendesak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk mengevaluasi serta mencabut daftar 200 mubaligh yang direkomendasi oleh Kemenag karena akan menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam.

Menurutnya, daftar 200 mubaligh tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Misalnya akan timbul pertentangan antara mubaligh yang pro dan kontra terhadap pemerintah.

“Yang diperlukan oleh Pemerintah bukan mengeluarkan daftar 200 mubaligh, tetapi memfasilitasi pelatihan bersama ormas-ormas Islam untuk mengadakan pembinaan kepada para mubalighnya,” kata Deding saat berada di Pos Aspirasinya di Kecamatan Cugenang, Cianjur beberapa hari lalu.

Kalaupun Kemenag mencatat ada beberapa mubaligh yang materi ceramahnya kurang memberikan keteduhan bagi persatuan bangsa, lanjut Deding, caranya tidak dengan merilis daftar 200 mubaligh yang pro-pemerintah, itu sama saja dengan mengadu domba.

“Dengan cara seperti ini maka tidak akan ada pihak yang merasa dirangkul dan yang lain dipukul, atau yang satu diistimewakan dan yang lain disingkirkan, karena semuanya dilibatkan untuk membangun kesadaran bersama bahwa persatuan bangsa itu sangat penting,” ujar Deding yang juga Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) ini mengingatkan.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR/MPR RI ini menambahkan, Pemerintah Cq Kemenag juga bisa bekerjasama dengan pesantren – pesantren yang ada di Indonesia. Diyakininya dari kalangan pesantren ini mampu melahirkan mubaligh dan dai-dai  yang santun dengan bobot keilmuan yang mumpuni dalam menyampaikan ceramah di tengah masyarakat.

“Intinya, pembinaan itu harus dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial atau partisan karena hal itu potensial menimbulkan perpecahan di antara umat Islam,” tutup Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat III ini.(Ruslan Ependi)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco