Wabup Ingatkan Masyarakat Cianjur Ikuti Program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor

oleh
Foto: Istimewa
Wabup Cianjur H. Herman Suherman menyambut baik Program Pemprov Jabar tentang pembebasan BBNKB ke – 2 dan pembebasan Denda PKB. Program tersebut dimulai sejak tanggal 1 Juli 2018 hingga 31 Agustus 2018.

Cianjur – Wakil Bupati Cianjur H. Herman Suherman datangi Kantor Samsat Cianjur. Kunjungannya tersebut bermaksud untuk  mensosialisasikan  Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam  memberikan kemudahan bagi para pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dengan pembebasan BBNKB ke – 2 dan Denda PKB. Program tersebut dimulai sejak tanggal 1 Juli 2018 hingga 31 Agustus 2018. (04/07/2018)

Program dari Pemprov Jabar tersebut mendapat sambutan dan apresiasi yang baik dari Wabup Cianjur. Baik secara pribadi ataupun atasnama Pemkab Cianjur, Wabup menghimbau kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk memanfaatkan program tersebut.

“Jadi, yang pertama saya tentunya atas nama Pemkab Cianjur mengucapkan terimakasih telah menggratiskan denda kendaraan bermotor.  Program ini dapat membantu pemilik kendaraan di Cianjur,” Ucapnya.

Sementara itu Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Cabang Cianjur H. Iwan Priyatna mengatakan, pihaknya akan terus memaksimalkan informasi pembebasan BBNKB dan Denda Pajak kepada seluruh masyarakat Cianjur.

“Kita sampaikan informasi ke masyarakat sebanyak mungkin. Baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun ke tinggkat bawah. Bahkan kita juga menginformasikan kepada para komunitas otomotif yang ada di Kabupaten Cianjur agar dapat mengikuti program yang akan berjalan selam dua bulan ini,” katanya.

Iwan menuturkan, bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK, maka dapat dihapus dari daftar Regident Ranmor sesuai Ketentuan UU No. 22 Tahun 2009. Setelah registrasi Ranmor yang sudah dinyatakan dihapus, tidak dapat di registrasi kembali sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012, yang berakibat kendaraan bermotor tidak dapat dioperasionalkan.

“Sanksinya rugi buat wajib pajak yang tidak bayar, karena lewat dari dua tahun data basenya akan hilang”, tutupnya. (Asep Hendrayana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco