Baku Pukul Warnai Aksi Demonstrasi PMOC Dengan Satpol PP

oleh
Foto: Asep Hendrayana/ waktunews.com
Massa dari PMOC bentrok dengan Satpol PP Kabupaten Cianjur saat aksi demontrasi menuntut dibubarkannya operasi jasa angutan umum berbasis aplikasi on line.

CIANJUR – Aksi saling dorong dan baku pukul warnai demonstrasi ratusan Paguyuban Motor Ojek Cianjur (PMOC) dengan Satuan Polisi Pamong Praja di Gerbang Kantor Pemda  Kabupaten Cianjur,Jalan Siliwangi, Rabu (25/7/2018).

Berdasar pantauan, gesekan antara masa aksi dengan petugas Satpol PP diduga  bermula ketika masa aksi mendobrak gerbang menggunakan mobil sound sistem untuk memaksa masuk ke halaman Pemkab Cianjur yang dijaga ketat oleh puluhsn petugas Satpol PP yang dibantu aparat Kepolisian Resort (Polres) Cianjur.

Gerbang yang sudah didobrak tersebut disertai merangseknya massa aksi secara tak beraturan. Alasan yang dikemukakannya adalah ingin menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Bupati agar aplikasi ojek online di hapus di seluruh Kabupaten Cianjur.

Suasanapun semakin memanas manakala beberapa oknum dari PMOC melempar air kemasan ke arah petugas Satpol PP ditengah aksi saling mendorong. Hingga akhirnya saling dorongpun berubah menjadi ajang baku pukul yang tentu saja mau tidak mau menimbulkan korban luka dari ke dua belah pihak. Dan beberapa orang anggota PMOC berhasil diamankan ditengah-tengah kericuhan yang terjadi.

Koordinator aksi Rudi Agan mengatakan, PMOC kembali berunjukrasa menuntut agar Bupati Cianjur, mengeluarkan surat atau aturan tertulis yang melarang ojek online beroperasi di Cianjur.

“Semua tahu, ini bukan aksi yang pertama,” katanya.

Menurut Rudi, bentrokan yang terjadi antara massa aksi dengan petugas dikarenakan adanya miskomunikasi.  Kedatangan PMOC ke Kantor Pemkab Cianjur hanya untuk meminta kebijakan yang berpihak terhadap nasib para pengemudi ojek pangkalan. Namun sayangnya pemangku kebijakan yang dituju tidak hadir, sementara Kepala Dinas yang mewakilinya tak bisa memutuskan perkara yang strategis.

“Padahal sejak awal kami hanya menuntut segera dibuat aturan, tinggal realisasi yang disertai ketegasannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Rahmat Hartono mengaku, pihaknya akan menyampaikan tuntutan dari massa PMOC kepada Bupati Cianjur, H. Irvan Rivano Muchtar.

“Kami tidak bisa berbicara kebijakan, sebab itu adanya di kepala daerah. Makanya akan saya sampaikan tuntutan massa ini,” pungkasnya. (Asep Hendrayana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco