DPRD Minta Pemkab Cianjur Selesaikan KLHS dan Peta dari BIG

oleh
Foto: Istimewa
Rombongan BPPerda Cianjur yang juga para Anggota DPRD Cianjur, saat menyambangi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat guna meminta klarifikasi terkait proses Evaluasi Perda RTRW Kabupaten Cianjur yang sudah lama belum turun. Ternyata, persoalannya adalah belum lengkapnya dokumen KLHS dan Album Peta dari BIG oleh Pemkab Cianjur sendiri.

CIANJUR – Rombongan Badan Pembuat Peraturan Daerah (BPPerda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur, pada tanggal 18 September lalu, melakukan kunjungan kerja ke Bina Marga Provinsi Jawa Barat guna meminta klarifikasi terkait proses Evaluasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur yang sudah lama belum turun. (21/9/2018).

Anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dedi Suherli menjelaskan, kegiatan serupa juga pernah dilakukan BPPerda Cianjur beberapa waktu lalu namun tujuannya ke Bappeda Provinsi dan ke Bagian Hukum Provinsi Jawa Barat.

“Nah kemarin itu giliran ke lembaga teknisnya, Dinas Bina Marga Provinsi Jabar,” jelasnya.

Dedi mengatakan, hasil dari kunjungannya beserta dengan rombongan BPPerda yang lain kemarin itu, mendapat penjelasan bahwa, sebenarnya proses evaluasi itu memang tidak akan lama.

“Kalau secara teorinya sekitar 2 bulan,” kata Dedi.

Tapi hal tersebut hanya bisa lancar, lanjut Dedi Suherli, bila semua dokumennya sudah lengkap. Maslahnya, ajuan dari Cianjur itu ternyata dokumen pelengkapnya belum sempurna yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Album Peta dari Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga yang berwenang melakukan klarifikasi terhadap peta tata ruang.

“Memang kedua dokumen ini dalam prosesnya tidak mudah, dan memakan waktu yang lama,” tambahnya.

Foto: Istimewa.
Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi PKB saat diruang kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jabar.

Menurut Dedi, dampaknya dari tersendatnya proses Evaluasi Perda RTRW Kabupaten Cianjur, maka semua kebijakan yang menyangkut tata ruang disini akan terhambat dan tidak ada kejelasan hokum. Selain itu, bagi masyarakat, khususnya yang akan melakukan investasi akan mengalami hambatan juga.

“Alasannya sama, karena belum jelasnya regulasi tata ruang,” ujarnya.

Sebagai Anggota DPRD Cianjur, Dedi Suherli berharap agar proses evalusi itu segera selesai hingga Kabupaten Cianjur memiliki Perda yang sudah final sebagai rujukan tata ruang.

“Oleh karenanya kita mengjimbau ke Pemda Cianjur, khususnya Bappeda agar segera menyelesaikan KLHS dan Peta dari BIG,” pungkasnya. (Ruslan Ependi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco