Diah Pitaloka Fasilitasi Diskusi Tentang Pertanahan di Cianjur

oleh
Foto: Farhaan Muhammad Ridwan/ waktunews.com.
Politisi PDI Perjuangan yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI memaparkan informasi dan solusi bidang pertanahan serta tata kelola. Menurutnya, persoalan reforma agraria tidak harus selalu bicara tentang konflik kepemilikan.

CIANJUR – Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka memfasilitasi diskusi dengan warga Cianjur guna memberikan informasi dan solusi bidang pertanahan serta tata ruang di Desa Ciherang Kecamatan Pacet. (22/10/2018).

Nampak Diah Pitaloka beserta tim percepatan Agraria dan Tata Ruang dari BPN RI melaksanakan kegiatan tersebut, dengan harapan bisa mendapatkan inspirasi dari kalangan warga untuk perencanaan tata ruang khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur.

“Dari mereka yang hadir, kita dapat mengidentifikasi lalu mencari jalan mengatasi permasalahan terkait tata kelola ruang,” katanya.

Menurut Diah, pentingnya analisis terintegrasi dalam manajemen kota yang mencakup sudut pandang fisik, sosial dan tata kelola. Prinsip dalam mengintegrasikan berbagai sudut pandang tersebut adalah pembangunan skala kecil, namun memberikan dampak besar serta melibatkan aspek-aspek multifungsi.

Dalam pandangan politisi PDI Perjuang ini, sekarang tata ruang membahas unsur keadilan kemakmuran. Respon publik sekarang banyak membahas isu tata ruang secara esklusif, tidak hanya profit tetapi benefit nya juga. Adapun poin poin tertentu untuk kementerian tata ruang  diantaranya  proses pemerataan jalur distribusi, sosialisasi, dan konsistensi.

“Jadi, bicara persoalan agraria, sekarang tidak harus membahas konflik semata,” jelasnya.

Sementara Anggota Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria, Iwan Nurdin mengatakan, untuk di Cianjur sendiri beberapa tanah masih berada di bekas Hak Guna Usaha (HGU), atau tanah Belanda. Artinya, proses tentang reformasi agraria ini harus terus diselesaikan, agar mempercepat status kepemilikan yang sah di tanah tersebut.  Kemudian jika HGU masih aktif, tetapi ditelantarkan, maka harus digarap dan dicarikan solusinya agar aktif kembali.

“Jangan sampai terlantar, paling banyak tumpang tindih dan kebanyakan di daerah Cianjur selatan, seperti wilayah Kadupandak. Intinya, tanah HGU akan ditertibkan. Tetapi dengan proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan pertanahan,” tukasnya. (Farhan Muhammad Ridwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco