Huruf L itu Program GLN, Bukan Mendukung Capres Tertentu

oleh
Foto: Istimewa
Dekan Fakultas Hukum Unsur Cianjur Henny Nuraeni beserta dua mahasiswa berfose dua jari tangan membentuk Huruf L sebagai simbol Gerakan Literasi Nasional (GLN). Bukan sebagai tanda dukungan terhadap salah satu Pasangan Capres tertentu.

CIANJUR – Dekan sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakencana (Unsur) Cianjur Henny Nuraeni jelaskan dirinya tidak dalam dukung mendukung salah satu Calon Presiden (Capres) pada ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. (26/10/2018).

Hal ini tertulis jelas pada lembaran jawaban kepada sebuah komunitas yang menamakan dirinya Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) pertanggal 22 Oktober 2018 lalu. Hal ini dilakukannya karena sebelumnya LRJ meminta klarifikasinya soal sebuah foto di laman media sosial yang menggambarkannya sedang berfose dua jari bertanda huruf L, beserta dua mahasiswa didikannya.

“Foto itu Cuma gambaran kegembiraan saya pada saat melepas lulusan, tanpa pretensi kampanye. Apalagi dukungan terhadap salah satu Pasangan Capres 2019 – 2024,” ujarnya, seperti yang tertera pada poin satu lembar jawaban.

Henny menjelaskan, fose dirinya beserta dua mahasiswa dengan tangan melambangkan huruf ‘L’ adalah simbol Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang sedang digalakan oleh pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti. GLN sendiri diwajibkan bagi setiap pimpinan di lembaga pendidikan dari mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi.

“Jadi, fose tangan itu lebih pada spontanitas, tanpa maksud dan tujuan tertentu,” imbuhnya.

Lebih lanjut Henny menuturkan, sebagai pimpinan di Fakultas Hukum Unsur Cianjur, dirinya mencoba memotivasi dan turut serta mensosialisasikan GLN kepada masyarakat luas. Khususnya terhadap mahasiswa.

“Sosialisasi Gerakan Literasi Nasional itu diekspresikan melalui Huruf ‘L’,” tuturnya.

Pada poin ke 8, atau yang terakhir dari surat jawabannya, Henny memaparkan, dirinya bersama rekan sejawa dari Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum Indonesia, pernah diundang Presiden Joko Widodo ke Istana dalam rangka memberikan masukan mengenai perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia.

“Karena itu, sebagai Aparatur Sipil Negara, dan sebagai Dekan Fakultas Hukum, saya faham dan mengetahui peraturan hukum di Indonesia,” pungkasnya. (Ruslan Ependi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco