PT. MPM Berharap Jangan Ada yang Menggarap Perkebunan Secara Ilegal

oleh
Foto: Farhaan/ waktunews.com
Kuasa Hukum PT. MPM Ariano Sitorus tegaskan kliennya adalah pemegang legalitas HGU yang berlokasi Kecamatan Pacet dan Cinapas. Bilapun ada masyarakat yang hendak ikut menggarap lahan, dipersilahkan melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan pihak perusahaan.

CIPANAS – Pengelola PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) menegaskan bahwa kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Batulawang, Desa Cibadak Kecamatan Cipanas dan Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet merupakan hak PT MPM. Pihaknya meminta tidak ada oknum manapun memanfaatkan situasi dengan memobilisasi petani untuk menguasai lahan HGU yang saat ini sedang ditata PT MPM.

Kuasa Hukum PT. MPM Ariano Sitorus menjelaskan, saat ini PT. MPM menilai ada pihak yang akan menggunakan segala cara untuk menduduki lahan perkebunan secara ilegal. Ini terlihat saat adanya massa yang melakukan unjuk rasa di Kanwil Badan Pertanahan/ATR Jawa Barat, Bandung, beberapa hari yang lalu.

“Saya menilai perbuatan mereka dengan menguasai dan mengelola lahan perkebunan milik PT MPM itu merupakan tindakan melawan hokum. Jika mereka ingin memanfaatkan lahan untuk kepentingan berkebun, silakan saja. Tapi harus seizin dari PT. MPM seperti dilakukan oleh sekitar 300 petani penggarap yang sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak perusahaan,” jelasnya, Kamis (29/2018).

Diakuinya, lahan HGU ini sedang dan terus akan ditanami teh serta kopi sesuai dengan peruntukannya. Hal ini untuk menepiskan informasi dilapangan bahwa tanah HGU itu terlantar. Kawasan perkebunan sedang ditata ulang. Sayangnya, selama dalam penataan tanah tersebut, pihak PT. MPM banyak diganggu dan dijarah oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

“Jadi, kami meminta mereka menggarap lahan pertanian secara ilegal, segera mundur secara baik – baik. Kami harapkan kepada semua pihak untuk lebih menghormati hukum. Kami juga ingatkan kepada BPN/ATR bahwa yang harus dilindungi justru kami, sebagai pemegang HGU atas tanah perkebunan seluas 1.020 hektare itu,” katanya.

Pihaknya,  minta para pejabat ATR/BPN membuka mata atas kasus-kasus penjarahan lahan perkebunan milik PT MPM yang sudah berlangsung lama. Contohnya adalah dua minggu lalu, dimana terdapat sekelompok orang tak bertanggungjawab menghadang Tim Sosialisasi PT. MPM yang akan meninjau lokasi.

“Pada saat kejadian penghadangan, beberapa Anggota TNI dan Polri yang diundang untuk mendampingi Tim Sosialisasi berusaha merelai massa yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan,” imbuhnya.

Terkait kehadiran aparat TNI dan Polri di lokasi perkebunan PT MPM, lanjut dia, karena pihak perusahaan memiliki legalitas dan membutuhkan perlindungan hukum. Jadi, tak benar jika ada tuduhan yang memelintir informasi dan disampaikan ke Panglima TNI melalui WA, seolah-olah ada aparat TNI yang ikut-ikutan.

“Kami ini korban penjarahan, jadi kami minta perlindungan hukum selama melakukan pendataan dan penertiban atas tanah milik kami yang selama ini dijarah orang,” pungkasnya. (Farhan Muhammad Ridwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco